Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pegawai Mulai Divaksinasi, Kemenkeu: Bakal Dilakukan Bertahap

A+
A-
0
A+
A-
0
Pegawai Mulai Divaksinasi, Kemenkeu: Bakal Dilakukan Bertahap

Seorang pegawai Kemenkeu tengah disuntik vaksin Covid-19. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai melakukan vaksinasi Covid-19 kepada para pegawai sebagai bentuk perlindungan dalam melayani masyarakat.

Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspitasari mengatakan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap I, akan dilangsungkan pada 1-5 Maret 2021. Setelah itu, ia berharap pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

"Diharapkan dengan makin sehatnya seluruh pegawai Kemenkeu dari Covid-19, pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Saat ini, sambung Rahayu, pemerintah memvaksinasi 27.627 pegawai Kemenkeu yang bekerja di DKI Jakarta dalam 2 tahap. Proses vaksinasi tersebut mempertimbangkan ketersediaan vaksin, sehingga tahap II baru akan terselenggara pada awal April 2021.

Untuk tahap I, pemerintah memprioritaskan semua pegawai yang bertugas di kantor layanan dan kantor wilayah, kantor pusat Ditjen Pajak, kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai, kantor pusat Ditjen Kekayaan Negara, serta kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Menurut Rahayu, vaksinasi tersebut menjadi upaya pemerintah melindungi pegawai Kemenkeu karena mereka tetap menjalankan tugas dengan bertemu masyarakat, sehingga berisiko tertular Covid-19.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Selain itu, vaksinasi Covid-19 juga sesuai dengan anjuran pemerintah agar segera terbentuk kekebalan komunal atau herd immunity di tengah masyarakat.

"Kemenkeu tetap menjalankan amanat bangsa untuk menjadi pelayan publik pada segala urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, seperti perpajakan maupun kepabeanan dan cukai," ujarnya.

Selama pandemi berlangsung, Kemenkeu mencatat 62 pegawai meninggal dunia akibat Covid-19. Hingga Februari 2021, terdapat 797 kasus aktif pada pegawai Kemenkeu. Sebanyak 313 di antaranya berasal dari pegawai Kemenkeu di DKI Jakarta.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Sejak terjadi pandemi Covid-19, total pegawai Kemenkeu yang terpapar mencapai 3.043 orang dan sebanyak 2.184 pegawai yang telah sembuh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan pejabat eselon I Kemenkeu sempat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Gedung Dhanapala serta Kantor Pusat Bea dan Cukai. (rig)

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : vaksinasi, kementerian keuangan, covid-19, pelayanan, ditjen pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

widyadisty tiara

Rabu, 03 Maret 2021 | 23:59 WIB
semoga pandemi dapat berkurang

Mochamad Nezar Gribaldy

Selasa, 02 Maret 2021 | 21:01 WIB
Dengab semakin meratanya vaksin ini sangan bagus sekali karena dengan adanya vaksin ini dapat mengurangi penyebaran covid-19 ini
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NITKU Digunakan Ditjen Pajak Bersama Pihak Lain

Kamis, 04 Juli 2024 | 15:15 WIB
APBN

Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

Kamis, 04 Juli 2024 | 08:35 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

E-Faktur Belum Pakai NPWP 16 Digit, Ini Penjelasan DJP

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama