Pemberitahuan NPPN Paling Lambat 31 Maret, Ini Konsekuensi Kalau Telat

"Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberitahukan kepada dirjen pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), wajib pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan," bunyi Pasal 4 ayat (4) PMK 54/2021, dikutip Sabtu (25/3/2023).

Bila sudah terlanjur dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, wajib pajak orang pribadi tidak bisa lagi melakukan pencatatan dan menggunakan NPPN pada tahun pajak berikutnya.

Perlu diketahui, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat menggunakan NPPN sepanjang peredaran brutonya masih kurang dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Wajib pajak yang menggunakan NPPN harus menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan.

Bila wajib pajak masih baru terdaftar, pemberitahuan penggunaan NPPN disampaikan paling lambat pada 3 bulan sejak saat terdaftar atau pada akhir tahun pajak tergantung peristiwa yang terjadi dahulu.

Adapun daftar persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi telah terlampir dalam Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. (sap)