Pengisian SPT Jadi Syarat PNS yang Dapat Tugas Belajar

“Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier,” bunyi Pasal 1 angka 2 PMK 34/2024, dikutip pada Minggu (16/6/2024).

Pengisian SPT menjadi syarat bagi PNS, baik dengan tugas belajar dibiayai maupun tugas belajar mandiri. Tugas belajar dibiayai berarti ada peran penyelenggara beasiswa. Sementara tugas belajar mandiri adalah tugas belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan tugas belajar.

Berdasarkan pada lampiran PMK 34/2024, persyaratan pengisian SPT juga akan tercantum dalam perjanjian tugas belajar dan surat tugas belajar.

Selain SPT, PNS tersebut juga harus menyelesaikan administrasi pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) serta aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan (ALPHA) setiap tahunnya.

Adapun PMK 34/2024 diundangkan pada 6 Juni 2024 dan akan 3 bulan setelahnya. Hal ini berarti PMK 34/2024 akan berlaku efektif mulai 6 September 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus mencabut 3 beleid terdahulu.

Pertama, PMK 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan. Kedua, PMK 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketiga, ketentuan mengenai persentase besaran tunjangan kinerja bagi PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar di Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri dalam PMK 109/PMK.03/2015 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pejabat Fungsional Dokter/Dokter Gigi dan Pelaksana Tugas Belajar di lingkungan DJP. (kaw)