Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25, DJP Pantau Sektor Usaha Wajib Pajak

“Terus-menerus kami monitor. Sektor-sektor mana yang tumbuh signifikan, kami akan lakukan dinamisasi, pasti,” ujar Suryo.

Sesuai dengan KEP-537/PJ/2000, penyesuaian bisa dilakukan apabila terdapat peningkatan usaha pada tahun pajak berjalan sehingga estimasi PPh yang akan terutang lebih dari 150% dari PPh terutang dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.

Jika kondisi itu terjadi, PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut. Penghitungan kembali dilakukan wajib pajak sendiri atau kepala KPP.

"Kami akan terus melakukan monitoring profitabilitas atau performance dari sektor-sektor yang seharusnya membayar pajak penghasilan secara bulanan,” imbuh Suryo.

Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2023 tercatat senilai Rp1.247 triliun atau 72,6% dari target tahun ini senilai Rp1.718 triliun. Kinerja penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,4% (year on year/yoy).

Selain mengenai penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 dan kinerja penerimaan pajak, ada pula ulasan terkait dengan pemadanan data NIK dan NPWP. Kemudian, ada pula bahasan tentang pemeriksaan data konkret.

Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat diajukan apabila sesudah 3 bulan atau lebih tahun berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan PPh yang akan terutang kurang dari 75% PPh terutang dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.

Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Apabila kepala KPP belum memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut, permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dari wajib pajak dianggap diterima.

“Sektor … yang mengalami pertumbuhan signifikan negatif, wajib pajak tersebut dapat mengajukan bahwa permohonan [pengurangan] angsuran,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews)

Kinerja Penerimaan PPh Badan

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPh badan mengalami pertumbuhan sebesar 23,2%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian itu tidak sekuat kinerja periode yang sama pada 2022 sebesar 131,5%. Namun, kinerja setoran pajak dari korporasi itu masih cukup baik.

Sri Mulyani mengatakan penerimaan PPh badan dapat menjadi salah satu indikator tentang pemulihan ekonomi. Jenis pajak ini juga mencerminkan neraca keuangan korporasi yang kembali membukukan keuntungan sehingga dapat menyetorkan pajak lebih besar.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan tetap mewaspadai tren penerimaan PPh badan ke depan. Alasannya, ada beberapa wajib pajak di bidang pertambangan yang belum lakukan penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 di tengah penurunan harga sejumlah komoditas tambang.

"Jadi kita harus membaca dengan hati-hati," ujarnya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Pemadanan Data NIK dan NPWP

DJP mencatat hingga Agustus 2023, sebanyak 58,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diintegrasikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Data yang telah dipadankan tersebut setara dengan 82,3% dari 71,3 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Suryo menuturkan otoritas pajak terus berupaya mempercepat integrasi NIK sebagai NPWP melalui kerja sama dengan berbagai pihak, terutama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemudian, otoritas juga bekerja sama dengan wajib pajak pemberi kerja yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Selain itu, kerja sama pemadanan data juga dilakukan dengan perbankan dan pemerintah darah terhadap subjek pajak yang sama.

"Secara mandiri pun sudah terus menerus kita lakukan pemadanan," ujar Suryo. (DDTCNews)

Pemeriksaan Data Konkret

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan adanya SE-9/PJ/2023 dimaksudkan untuk menyeragamkan penanganan DJP atas data konkret yang dapat ditindaklanjuti.

"Surat edaran ini sebetulnya adalah semacam prosedur penanganan supaya lebih seragam mengenai data-data yang kami kumpulkan. Kami kategorikan ada yang sifatnya konkret yang bisa kita tindaklanjuti," ujar Suryo.

Penetapan pajak dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak. Oleh karena itu, data yang tersedia perlu ditangani sebaik-baiknya sesuai dengan koridor yang ada. "Kami menuliskan protokol yang seragam untuk teman-teman kami di lapangan," imbuh Suryo. (DDTCNews)

Bantuan Penagihan Pajak

DJP belum menerima ataupun memberikan bantuan penagihan pajak kepada yurisdiksi mitra meskipun landasan hukum sudah diundangkan dan berlaku sejak 3 bulan lalu. Adapun landasan hukum bagi DJP adalah PMK 61/2023 yang diundangkan dan berlaku mulai 12 Juni 2023.

"Sampai saat ini belum ada permohonan baik dari kami maupun dari negara mitra," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews) (kaw)