Prabowo Ungkap Korelasi Hilirisasi Industri dengan Penerimaan Pajak

"Semua bahan [mentah] itu kita mengolahnya supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita, supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja, supaya wali kota bisa dapat retribusi, supaya pajak naik, penghasilan naik," katanya dalam Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dikutip pada Jumat (14/7/2023).

Prabowo mengatakan hilirisasi menjadi strategi kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, upaya mendorong hilirisasi dihadapkan pada berbagai tantangan.

Misalnya soal kebijakan pelarangan ekspor nikel untuk mendorong hilirisasi, langsung direspons dengan gugatan ke World Trade Organization (WTO) oleh Uni Eropa. Setelah kalah pada Panel Dispute Settlement Body pada WTO, Indonesia pun segera mengajukan banding dan masih berproses hingga saat ini.

Baru-baru ini, International Monetary Fund (IMF) juga meminta Indonesia untuk menghentikan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel secara bertahap. IMF menyatakan menghargai upaya Indonesia dalam mendorong hilirisasi nikel, tetapi kebijakan ini dinilai masih membutuhkan analisis lebih lanjut.

Prabowo menilai sikap Uni Eropa dan IMF tersebut menunjukkan ada pihak yang tidak senang dengan kebijakan hilirisasi di Indonesia. Padahal, lanjutnya, hilirisasi menjadi upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah pada komoditas andalan seperti nikel, bauksit, karet, dan minyak kelapa sawit.

"Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan," ujarnya.

Prabowo menambahkan Indonesia sudah memiliki strategi pembangunan ekonomi yang tepat. Salah satu strategi tersebut dengan mendorong hilirisasi industri.

Apabila strategi pembangunan dapat terlaksana dengan baik, dia meyakini Indonesia akan dapat masuk dalam 5 besar negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Pada tahun itu pula, Indonesia juga diharapkan sudah menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.