Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pusat Data Nasional Gangguan, Kominfo Janji Pulihkan Secara Bertahap

A+
A-
0
A+
A-
0
Pusat Data Nasional Gangguan, Kominfo Janji Pulihkan Secara Bertahap

Wisatawan mancanegara menjalani pemeriksaan keimigrasian di autogate yang dioperasikan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu (6/3/2024). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku akan segera memulihkan layanan publik pasca terjadinya gangguan pada pusat data nasional (PDN).

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan tim teknis sedang bekerja keras guna mengatasi gangguan pada PDN dalam rangka mempercepat pemulihan layanan publik.

"Memang betul bahwa sedang terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan," kata Budi Arie, dikutip Sabtu (22/6/2024).

Baca Juga: Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Akibat gangguan pada sistem PDN, terdapat beberapa layanan publik di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang terganggu, salah satunya layanan keimigrasian di bandar udara.

Menurut Budi Arie, layanan publik terdampak akan dipulihkan secara bertahap. "Saat ini kami sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap," katanya.

Untuk diketahui, PDN adalah fasilitas penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lain untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemulihan data.

Baca Juga: Layanan Publik Terganggu Ransomware, Menko Hadi: Bulan Ini Pulih

PDN memiliki beragam fitur, seperti government cloud computing, integrasi dan konsolidasi pusat data instansi pusat dan daerah, penyediaan proprietary platform, dan lain-lain.

Sembari menunggu proses pembangunan PDN selesai, PDN yang digunakan oleh K/L dan pemda saat ini adalah PDN sementara berbasis cloud. PDN sementara diselenggarakan berdasarkan Perpres 132/2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pembangunan PDN pertama di Cikarang, Jawa Barat ditargetkan selesai pada tahun ini. Sedangkan pembangunan PDB kedua yang berlokasi di Batam ditargetkan selesai pada tahun depan. Pada saat yang sama, pemerintah juga merencanakan pembangunan PDN ketiga di Ibu Kota Nusantara (IKN). (sap)

Baca Juga: DJP Belum Saklek Terapkan NIK sebagai NPWP, Jadinya Berlaku Gradual

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pusat data nasional, PDN, imigrasi, layanan imigrasi, Kemenkominfo

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 September 2023 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN

Kepatuhan WNA Pemegang Golden Visa Bakal Diuji Setiap Tahun

Selasa, 05 September 2023 | 13:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

CEO OpenAI Jadi Orang Asing Pertama yang Dapat Golden Visa Indonesia

Senin, 04 September 2023 | 17:30 WIB
PERMENKUMHAM 22/2023

Orang Asing Harus Investasi Miliaran Agar Dapat Golden Visa

Senin, 04 September 2023 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Butuh Salinan SPT Tahunan untuk Pengajuan Visa? Begini Prosedurnya

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Saat NIK-NPWP Diterapkan Penuh, DJP: WP Jangan Ada yang Tertinggal