Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Kepatuhan WNA Pemegang Golden Visa Bakal Diuji Setiap Tahun

A+
A-
5
A+
A-
5
Kepatuhan WNA Pemegang Golden Visa Bakal Diuji Setiap Tahun

Penumpang berjalan keluar setibanya di Terminal Kedatangan Internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (6/7/2023). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Imigrasi bakal mengevaluasi jaminan keimigrasian oleh orang asing pemegang golden visa setiap tahun.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) 22/2023, evaluasi jaminan keimigrasikan diperlukan untuk memastikan orang asing yang bersangkutan masih memenuhi kriteria sebagai pemegang golden visa.

"Evaluasi jaminan keimigrasian ... dilaksanakan oleh dirjen, kepala kantor imigrasi, atau pejabat imigrasi yang ditunjuk secara berkala setiap 1 tahun sekali pada izin tinggal yang mewajibkan pemenuhan komitmen," bunyi Pasal 198 ayat (2) Permenkumham 22/2023, dikutip Selasa (5/9/2023).

Baca Juga: Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Begini Ketentuannya

Evaluasi jaminan keimigrasian dilakukan atas bukti keabsahan perusahaan, bukti rekening terbaru, perubahan akta perusahaan, PBB terbaru, dan laporan keuangan terbaru.

Selanjutnya, pajak perusahaan terbaru, bukti pendapatan terbaru, surat obligasi terbaru, kepemilikan saham terbaru, ataupun bukti lain yang menguatkan maksud atau tujuan untuk tinggal di Indonesia.

Untuk diketahui, orang asing pemegang golden visa memiliki kewajiban untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Orang asing investor perorangan wajib melakukan penanaman modal senilai US$2,5 juta atau sekitar Rp38 miliar agar golden visa dengan masa tinggal selama 5 tahun.

Baca Juga: Layanan Publik Terganggu Ransomware, Menko Hadi: Bulan Ini Pulih

Apabila orang asing investor perorangan ingin mendapatkan golden visa dengan masa tinggal 10 tahun, orang asing harus menanamkan modal senilai US$5 juta atau sekitar Rp76 miliar.

Selanjutnya, investor korporasi perlu menanamkan modal minimal US$25 juta atau Rp380 miliar agar direksi dan komisaris bisa mendapatkan golden visa dengan masa tinggal 5 tahun. Untuk mendapatkan golden visa dengan masa tinggal 10 tahun, modal yang ditanamkan perlu mencapai US$50 juta atau sekitar Rp760 miliar.

Untuk investor asing perorangan yang tidak berencana mendirikan usaha di Indonesia, pemerintah bakal memberikan golden visa selama 5 tahun bila investor menempatkan dana pada obligasi pemerintah, saham perusahaan publik Indonesia, atau tabungan/deposito di Indonesia minimal senilai US$350.000 atau sekitar Rp5,3 miliar.

Baca Juga: Harga CPO Menguat, Tarif Bea Keluarnya Naik Jadi US$33 per Ton

Pemerintah dapat memberikan golden visa selama 10 tahun apabila penempatan dana oleh investor— yang tidak berencana mendirikan usaha di Indonesia—mencapai US$700.000 atau sekitar Rp10,6 miliar. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : golden visa, second home visa, kepabeanan, imigrasi, PMK 82/2023, pariwisata, Permenkumham 22/2023

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Juni 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bea Cukai Ungkap Manfaat AEO ke Ekonomi, Amankan Rantai Pasok Global

Selasa, 18 Juni 2024 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali?

Senin, 17 Juni 2024 | 20:00 WIB
KEPABEANAN DAN CUKAI

Tahukah Anda, Bea Cukai Punya Unit Berisi Anjing Pelacak?

Senin, 17 Juni 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas Kepabeanan Ampuh Dorong Ekonomi, Ini Alasannya

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Begini Ketentuannya