RUU Hubungan Keuangan Pusat & Daerah Tingkatkan Local Taxing Power?
RANCANGAN Undang-Undang Hubungan dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan RI, RUU ini mencakup integrasi pengelolaan fiskal pusat dan daerah.
RUU HKPD disusun untuk mengubah dua undang-undang yakni UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
Lantas, apa urgensi perumusan RUU HKPD? Apa saja substansi yang akan diatur dalam RUU ini? Serta benarkah aturan ini ditujukan untuk meningkatkan local taxing power?
Pada kesempatan kali ini, Lenida Ayumi akan berdiskusi dengan Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Adriyanto mengenai perkembangan terkini dan prospek dari RUU HKPD.
Yuk simak selengkapnya di episode terbaru PodTax dan ikuti kuis dengan hadiah menarik!
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP
Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data
Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
