Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Selain Buka Pekerjaan, Jokowi: Investasi Datangkan Penerimaan Negara

A+
A-
0
A+
A-
0
Selain Buka Pekerjaan, Jokowi: Investasi Datangkan Penerimaan Negara

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Dalam kesempatan itu Kepala Negara meminta para pemimpin daerah untuk terus mendorong investasi di luar Pulau Jawa karena penyebarannya saat ini baru mencapai 52 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen pemerintah mendorong investasi di dalam negeri.

Jokowi mengatakan manfaat investasi tidak hanya menciptakan banyak lapangan kerja. Lebih dari itu, lanjutnya, investasi juga akan meningkatkan penerimaan negara.

"Banyak yang bertanya, Pak investasi itu selain kesempatan kerja [dapat] apa sih? Penerimaan negara. Karena PPh badan pasti kita dapat, PPh karyawan pasti kita dapat, bea ekspor, dan PNBP kalau kita ikut masuk saham berarti juga dapat deviden setiap tahunnya," katanya, Kamis (7/12/2023).

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jokowi mengatakan investasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang diperebutkan semua negara. Di dalam negeri, pemerintah juga berupaya menarik investasi dengan memberikan berbagai kemudahan berusaha.

Selain pemerintah pusat, dia menyebut pemerintah daerah juga bakal memperoleh manfaat dari investasi. Pasalnya, investasi juga akan turut berkontribusi pada pendapatan asli daerah.

Jokowi lantas menyinggung pentingnya investor bekerja sama dengan pengusaha lokal, baik nasional maupun daerah. Selain itu, investasi yang masuk juga perlu diarahkan agar berorientasi ekspor.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Menurutnya, kehadiran investasi di Indonesia erat berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional. Saat ini, porsi investasi di luar Pulau Jawa sudah mencapai 52%, dan berpotensi terus meningkat.

"Sekali lagi, kita harus fokus pada investasi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan lapangan kerja, yang memberikan nilai tambah yang tinggi," ujarnya.

Jokowi menambahkan program hilirisasi telah mampu memberikan nilai tambah pada perekonomian nasional. Dia mencontohkan nilai ekspor nikel yang senilai US$3,3 miliar pada 2017, tetapi kemudian meningkat menjadi US$33,8 miliar pada 2022 karena hilirisasi.

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

Menurutnya, nilai ekspor bakal kembali meningkat jika hilirisasi nikel sampai pada tahap produksi baterai kendaraan listrik dan produksi mobil listrik. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : investasi, realisasi investasi, pendapatan negara, PAD, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Musim Kering, Pemerintah Mulai Pemasangan Pompa

Sabtu, 22 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bantuan Pangan Beras Resmi Dilanjutkan Hingga Akhir Tahun

Sabtu, 22 Juni 2024 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ABS Bereskan Piutang PNBP, Pengusaha Tak Boleh Protes Jika Diblokir

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama