Simak, Profil Pajak Negara Pencetak Grandmaster Catur

Ekonomi negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer ini tumbuh sebesar 7,6% pada 2019. Pada tahun yang sama, tingkat produk domestik bruto (PDB) Armenia mencapai US$12,4 miliar. Sementara itu, untuk PDB per sektor didominasi sektor jasa 54,8%, industri 28,2%, dan pertanian 16,7%.

Sistem Perpajakan
PERUSAHAAN akan dianggap sebagai residen pajak apabila didirikan dan berlokasi di Armenia. Sementara itu, orang pribadi akan dianggap sebagai residen pajak jika berada di Armenia selama lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak atau jika pusat kepentingan vitalnya berada di Armenia.

Secara umum, sama halnya dengan Indonesia, Armenia menerapkan sistem pemajakan campuran. Bagi residen akan dikenakan pajak dengan prinsip worldwide income, sedangkan bagi nonresiden diterapkan prinsip source income.

Tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Armenia sebesar 18%. Tarif tersebut berlaku baik untuk perusahaan residen, pengusaha perorangan, maupun bentuk usaha tetap (BUT). Adapun tarif 18% tersebut merupakan tarif yang baru belaku mulai 1 Januari 2020.

Sebelumnya, tarif PPh badan di Armenia sebesar 20%. Penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti yang diterima perusahaan residen tidak dikenakan pajak. Untuk perusahaan nonresiden, penghasilan dividen dikenakan pajak 5%, sedangkan bunga dan royalti dikenakan 10%.

Orang pribadi di Armenia dikenakan PPh atas segala jenis penghasilan, baik berupa gaji dan imbalan sejenisnya maupun penghasilan dari jasa, bunga, royalti, dividen, sewa, penjualan properti, dan jenis penghasilan lainnya.

Adapun untuk penghasilan berupa sewa, gaji dan imbalan sejenisnya dikenakan PPh dengan tarif tetap sebesar 23%. Sementara itu, untuk penghasilan dividen, baik yang diterima residen maupun nonresiden, dikenakan pajak dengan tarif 5%. Bunga dan royalti kena pajak dengan tarif 10%.

Armenia menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 20% terhadap hampir seluruh jenis barang, jasa dan impor. Suatu entitas umumnya harus mendaftarkan diri terkait dengan administrasi PPN jika omzet kena pajak tahunannya melebihi AMD115 juta.

Terkait aturan penghindaran pajak, Armenia menerapkan aturan transfer pricing dengan mengikuti pedoman OECD. Namun, Armenia tidak memiliki ketentuan terkait controlled foreign companies (CFC) dan general anti-avoidance rule (GAAR).

Sementara itu, biaya bunga pinjaman dari entitas selain bank dan lembaga kredit yang dapat dikurangkan maksimal dua kali lipat dari jumlah aset bersih wajib pajak. Sementara itu, untuk pinjaman dari bank dan lembaga kredit maksimal sembilan kali lipat dari aset bersih.

Hingga Januari 2020, Armenia telah menjalin tax traeaty dengan lebih dari 45 negara, termasuk dengan Indonesia. Armenia juga telah menandatangani multilateral instrument (MLI) pada tanggal 7 Juni 2017.