Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo menjawab wartawan di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2019). (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo sempat menyatakan permasalahan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) bisa diselesaikan dalam 3—4 tahun. Lantas apa yang akan dilakukan?

Saat berbincang dengan awak media di Istana pada Senin (2/12/2019), Jokowi mengatakan masalah Indonesia yang terjadi selama bertahun-tahun adalah CAD dan defisit neraca perdagangan. Data terakhir, CAD Indonesia pada kuartal III/2019 tercatat sebesar 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Problem kita memang bertahun-tahun masalah current account defisit, masalah defisit perdagangan yang enggak bisa selesai-selesai,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (3/12/2019).

Baca Juga: Salurkan Bantuan Pangan Beras, Jokowi Jamin Kualitasnya Premium

Menurutnya, masalah itu selalu muncul karena impor minyak dan gas sangat besar. Padahal, sambungnya, Indonesia memiliki sumur-sumur minyak yang produksinya masih bisa ditingkatkan. Jika terus bergantung pada impor minyak dan gas, permasalahan CAD tidak akan rampung.

Selain itu pemicu CAD, menurut Jokowi, juga berkaitan dengan substitusi impor. Dia mempertanyakan masih terus dilakukannya impor atas barang yang bisa diproduksi di Tanah Air. Dalam konteks ini, dia memberi contoh terkait pembangunan kilang harus konsisten dilakukan.

Pembangunan kilang itu akan berdampak pada produk turunan berupa petrochemical. Produk turunan ini bisa digunakan untuk berbagai jenis sektor. Hal inilah, lanjut Jokowi, yang seharusnya digarap sejak lama.

Baca Juga: Hilangkan Stres, Praktisi Pajak Pelajari Humor untuk Terapi Diri

“Masak kita masih impor petrokimia padahal kesempatan untuk membikin itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan? Ini ada apa? Kita mau selesaikan ini. Ini gede banget, kalau bisa menyelesaikan refinery, impor-impor petrokimianya akan langsung anjlok turun,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga menyebut terkait program B20, B30, B50, dan seterusnya. Jokowi mengatakan jika semua pihak konsisten memakai sawit di dalam negeri, akan ada dampak positif yang dihasilkan. Pertama, harga kelapa sawit (CPO) akan naik. Kedud, impor akan turun karena ada barang substitusinya, yaitu B20, B30, B50.

“Kenapa ini enggak bisa dikerjakan bertahun-tahun? Ya karena masih banyak yang senang impor minyak. Gampang, menyelesaikan masalah dengan impor paling mudah, untungnya juga gede, bisa dibagi-bagi ke mana-mana. Ya kita blak-blakan saja, memang kejadiannya seperti itu. Sehingga kalau tadi bisa diselesaikan, current account deficit kita akan turun,” jelas Jokowi. (kaw)

Baca Juga: Bantuan Pangan Beras Resmi Dilanjutkan Hingga Akhir Tahun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : defisit transaksi berjalan, CAD, Presiden Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 06 April 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantuan Pangan Berlanjut, Pemerintah akan Pakai Beras Dalam Negeri

Jum'at, 05 April 2024 | 11:17 WIB
KINERJA MONETER

Imbas Pembayaran Utang, Cadangan Devisa Turun Jadi US$ 140,4 Miliar

Kamis, 04 April 2024 | 10:43 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

Sabtu, 30 Maret 2024 | 08:30 WIB
LEBARAN 2024

Bapanas Klaim Stok Pangan Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Lebaran

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama