Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

SPT Trump Sudah Diserahkan ke Kejaksaan

A+
A-
1
A+
A-
1
SPT Trump Sudah Diserahkan ke Kejaksaan

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Chris Kleponis/Capital Pictures/dw.com)

NEW YORK, DDTCNews - Surat Pemberitahuan (SPT) pajak milik mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Manhattan.

Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Manhattan Danny Frost mengonfirmasi SPT milik Trump telah diserahkan oleh firma akuntan Trump, Mazars, setelah Mahkamah Agung AS memutuskan dokumen SPT tersebut dapat diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Manhattan.

"Kami telah menerima dokumen SPT milik Donald Trump sejak Senin [22 Februari 2021] lalu," ujar Frost di New York, seperti dilansir cnn.com, dikutip Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Berkat putusan Mahkamah Agung AS, Kejaksaan Tinggi Manhattan mendapatkan dokumen SPT Trump untuk periode pelaporan Januari 2011 hingga Agustus 2019.

Tidak hanya dokumen SPT, Kejaksaan Tinggi Manhattan juga mendapatkan dokumen keuangan, dokumen perjanjian, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan proses penyusunan SPT Trump.

Pada awalnya, Kejaksaan Tinggi Manhattan berusaha mengakses dokumen SPT dan dokumen keuangan milik Trump dan entitas terkait untuk memeriksa adanya dugaan fraud perbankan, asuransi, dan perpajakan oleh Trump ataupun entitas bisnisnya.

Baca Juga: Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

Dalam aspek perpajakan, korporasi milik Trump yakni Trump Organization diduga secara sengaja menggelembungkan properti milik Trump Organization guna menggerus nominal pajak properti yang seharusnya terutang.

Meski Kejaksaan Tinggi Manhattan telah mendapatkan dokumen SPT milik Trump, tidak ada jaminan data-data perpajakan tersebut akan dibuka oleh kejaksaan kepada publik.

Sesuai dengan hukum yang berlaku di New York, dokumen yang yang diperoleh kejaksaan adalah bagian dari grand jury investigation. Dengan demikian, dokumen tersebut bersifat rahasia. (Bsi)

Baca Juga: Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : SPT Trump, Kejaksaan Tinggi Manhattan, Amerika Serikat, Donald Trump

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 04 Maret 2024 | 17:30 WIB
KANADA

Ditentang AS, Negara Ini Kukuh Implementasikan Pajak Digital

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Rabu, 28 Februari 2024 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Otoritas Ini Bakal Kenakan Pajak Iklim 25 Dolar AS kepada Wisatawan

Jum'at, 23 Februari 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya