Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Data & Alat
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

A+
A-
0
A+
A-
0
Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik mengusulkan pemangkasan anggaran 2025 untuk Internal Revenue Service (IRS). Anggaran diusulkan turun dari US$12,3 miliar menjadi US$10,12 miliar, turun kurang lebih sebesar 18%.

Ketua Komite Pengalokasian Anggaran DPR AS yang juga anggota Partai Republik, Tom Cole, mengatakan pemangkasan anggaran senilai US$2,2 miliar tersebut diperlukan untuk mencegah pemeriksaan yang tidak adil oleh IRS.

"Beleid ini bertujuan untuk melindungi pembayar pajak dari kesewenang-wenangan birokrat. Integritas dari sistem keuangan kita didukung tanpa perlu menambah prosedur birokrasi dan pengeluaran yang sembrono dari eksekutif," kata Cole, dikutip Senin (10/6/2024).

Baca Juga: Diduga Mau Kabur, DJP Tangkap Terduga Pelaku Tindak Pidana Pajak

Dari total pemangkasan anggaran senilai US$2,2 miliar yang diusulkan oleh para anggota Partai Republik, senilai US$2 miliar di antaranya adalah anggaran terkait dengan pemeriksaan.

Tak hanya memangkas anggaran pemeriksaan, IRS juga dilarang menggunakan anggarannya untuk mengembangkan Direct File. Para anggota DPR dari Partai Republik berpandangan parlemen belum memberikan persetujuan atas pengembangan aplikasi tersebut.

"Beleid ini bertujuan memangkas belanja yang tidak perlu sekaligus mencegah perlakuan tidak adil oleh IRS terhadap warga AS," kata Ketua Subkomite Keuangan DPR AS Dave Joyce.

Baca Juga: Semua Barang Impor di Thailand Dipungut PPN Mulai 5 Juli 2024

Menanggapi usulan dari para anggota Partai Republik di atas, Senator dari Partai Demokrat Ron Wyden mengatakan pemangkasan anggaran IRS justru akan menambah beban yang ditanggung oleh wajib pajak.

Pasalnya, kehadiran Direct File memungkinkan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara gratis tanpa perlu membayar jasa penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP).

"Partai Republik ingin menghilangkan opsi bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT secara gratis melalui Direct File dengan menutup program tersebut sebelum diberlakukan secara nasional," kata Wyden seperti dilansir thehill.com.

Baca Juga: Vietnam Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk UMKM, Ini Tujuannya

Untuk diketahui, Direct File adalah aplikasi pelaporan SPT yang dikembangkan oleh IRS menggunakan dana Inflation Reduction Act (IRA). Pada tahun ini, Direct File hanya bisa digunakan oleh wajib pajak di 12 negara bagian. Cakupan Direct File akan diperluas ke seluruh wajib pajak di 50 negara bagian pada tahun depan. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pengawasan pajak, Amerika Serikat, pemeriksaan pajak, IRS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 01 Juli 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pajak yang Dapat Diterbitkan SKP Nihil atau Lebih Bayar

Senin, 01 Juli 2024 | 14:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Kemiskinan Turun Jadi 9,03 Persen dan Gini Ratio 0,379

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN MAGELANG

PBJT Ditetapkan 10 Persen, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Magelang

Senin, 01 Juli 2024 | 13:00 WIB
PER-6/PJ/2024

NIK Langsung Jadi NPWP Saat Pendaftaran, WP Tetap Dapat NPWP 15 Digit

Senin, 01 Juli 2024 | 12:30 WIB
TARIF BEA KELUAR CPO

Harga CPO Menguat, Tarif Bea Keluarnya Naik Jadi US$33 per Ton

Senin, 01 Juli 2024 | 12:16 WIB
PER-6/PJ/2024

Pernyataan Resmi DJP Soal NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai Hari Ini

Senin, 01 Juli 2024 | 12:00 WIB
PER-6/PJ/2024

Catat! Ada 7 Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK Mulai 1 Juli

Senin, 01 Juli 2024 | 11:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong di e-Bupot 21/26, Pemotong PPh Tidak Repot Kirim Manual

Senin, 01 Juli 2024 | 11:34 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Inflasi Juni 2024 Capai 2,51 Persen, Menurun dari Bulan Lalu