Sri Mulyani Instruksikan DJP, DJBC, dan DJPb Dukung Penguatan Ekspor

"Kami telah menginstruksikan semua kanwil pajak, bea cukai, dan perbendaharaan untuk dukung penguatan ekspor komoditas dan produk di setiap wilayah di Indonesia, terutama di kawasan ekonomi khusus," katanya, dikutip pada Minggu (30/1/2022).

Sri Mulyani menuturkan Kemenkeu telah memiliki sejumlah kebijakan untuk mendukung penguatan ekspor nasional. Kebijakan tersebut di antaranya seperti pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan fasilitas kawasan berikat.

Pada perusahaan KITE dan kawasan berikat tersebut, pemerintah juga memberikan insentif tambahan pada bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Kemenkeu juga mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan kawasan perdagangan bebas untuk menarik investor dan eksportir.

Sri Mulyani menambahkan Kemenkeu juga telah memberikan perpanjangan penjaminan kredit untuk UMKM dan korporasi sehingga dapat terus berproduksi dan melakukan ekspor.

"Kami memakai instrumen UMKM dan korporasi dari sisi kredit untuk mendukung competitiveness ekspor ini," ujarnya.

Upaya penguatan ekspor tidak hanya dilakukan Kemenkeu, tetapi juga Bank Indonesia. Dalam hal ini, BI mengembangkan skema local currency settlement (LCS) untuk memfasilitasi perdagangan dan instrumen derivatif jangka pandang untuk lindung nilai.

Sepanjang 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US$231,54 miliar atau naik 42% secara tahunan.

Kenaikan ekspor yang dibarengi kenaikan harga komoditas global tersebut juga membawa dampak positif pada penerimaan seperti setoran bea keluar yang mencapai Rp34,57 triliun, naik 708,21%. Realisasi tersebut juga setara dengan 1.934% dari target Rp1,79 trilliun. (rig)