Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Data & Alat
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Sri Mulyani Lantik 11 Pejabat Eselon II Kemenkeu

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Lantik 11 Pejabat Eselon II Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 11 orang Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (10/11). Dalam kesempatan itu, ia berpesan agar para pejabat tetap fokus dalam menjalankan jabatan barunya di penghujung tahun 2017 ini.

“Ini akhir tahun, kita akan dihadapkan pada kegiatan yang sangat padat. Jangan lupa terus bekerja secara detail. Organisasi harus diurus, visi dan misi serta tanggung jawab dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan profesional,” ujar Sri Mulyani di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan)

Adapun kesepuluh pejabat tersebut adalah dua orang dari Sekretariat Jenderal yaitu Wempi Saputra sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dan M. Arief Setiawan sebagai Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan (Sekretaris Komwasjak). Selain itu, ada satu orang dari Pengadilan Pajak, yaitu Budi Setiawan sebagai Wakil Sekretariat Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Ada Relaksasi Ekspor Konsentrat Mineral, Setoran Bea Keluar Melonjak

“Pengadilan pajak ini adalah salah satu institusi yang reputasinya semakin hari semakin disorot. Kita menginginkan adanya suatu pengadilan pajak yang bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi semua pihak yang berperkara,” katanya.

Selanjutnya, dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) terdapat tiga orang yang dilantik sebagai pejabat eselon II yaitu Tri Budhianto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Riau, Teguh Dwi Nugroho sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Utara, dan Edward Uncok Parlagutan Nainggolan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Maluku Utara.

Kemudian, dari Direktorat Jenderal Pajak juga dilantik tiga orang pejabat yaitu Yuli Kristiyono sebagai Direktur Penegakan Hukum, Dionysius Lucas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Agustin Vita Avantin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Baca Juga: Realisasi Anggaran Masih Minim, Sri Mulyani Harap IKN Siap Tepat Waktu

“Masalah pajak adalah masa yang sekarang menjadi perhatian masyarakat luas. Jadi, dalam hal ini melaksanakan tugas penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional mungkin dengan seakurat mungkin. Perlakuan kepada wajib pajak juga tetap menghormati hak-hak mereka,” ujarnya.

Terakhir, dua orang pejabat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah Syamsu Syakbani sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan serta Lalu Hendry Yujana sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

“Tentu saya berharap bahwa Anda semua di dalam memimpin unit-unit dan tugas yang diberikan selalu berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 45 dan juga menjalankan seluruh tugas secara profesional dengan integritas yang penuh tanpa kompromi,” tegas Sri Mulyani.

Baca Juga: Berimbas ke Penerimaan, Sri Mulyani Pantau Lifting Migas yang Rendah

Seusai melantik pejabat eselon II, Menkeu memberikan penghargaan kepada pegawai dengan pakaian paling unik dan menarik pada upacara Hari Oeang ke-71 yaitu Bapak Oentarto Wibowo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta yang saat itu memakai kostum Gatot Kaca. (Amu)



Baca Juga: Tekan Utang, Pemerintah Optimalkan SAL untuk Biayai Anggaran

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sri mulyani, pelantikan pejabat eselon II, pejabat kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pesan Sri Mulyani ke Prabowo Jika Dilantik: Jaga APBN dengan Hati-Hati

Senin, 17 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Marak PHK di Sektor Tekstil, Sri Mulyani Soroti Soal Praktik Dumping

Minggu, 16 Juni 2024 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Didorong Pangkas Biaya Administrasi dan Kepatuhan Pajak Daerah

Kamis, 13 Juni 2024 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Tarif PPN 12%, Sri Mulyani: Kami Serahkan Pemerintah Baru

berita pilihan

Senin, 01 Juli 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Ada Update Aplikasi, e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit

Senin, 01 Juli 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pajak yang Dapat Diterbitkan SKP Nihil atau Lebih Bayar

Senin, 01 Juli 2024 | 14:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Kemiskinan Turun Jadi 9,03 Persen dan Gini Ratio 0,379

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN MAGELANG

PBJT Ditetapkan 10 Persen, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Magelang

Senin, 01 Juli 2024 | 13:00 WIB
PER-6/PJ/2024

NIK Langsung Jadi NPWP Saat Pendaftaran, WP Tetap Dapat NPWP 15 Digit

Senin, 01 Juli 2024 | 12:30 WIB
TARIF BEA KELUAR CPO

Harga CPO Menguat, Tarif Bea Keluarnya Naik Jadi US$33 per Ton

Senin, 01 Juli 2024 | 12:16 WIB
PER-6/PJ/2024

Pernyataan Resmi DJP Soal NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai Hari Ini

Senin, 01 Juli 2024 | 12:00 WIB
PER-6/PJ/2024

Catat! Ada 7 Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK Mulai 1 Juli

Senin, 01 Juli 2024 | 11:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong di e-Bupot 21/26, Pemotong PPh Tidak Repot Kirim Manual