Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sri Mulyani: Perkuat Pengawasan Masuknya Barang Ilegal

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani: Perkuat Pengawasan Masuknya Barang Ilegal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Youtube DJBC)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan jajarannya di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memperkuat pengawasan terhadap masuknya barang-barang ilegal, terutama narkotika.

Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan negara menghadapi tekanan berat dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Menurutnya, peredaran barang-barang ilegal tersebut akan membuat negara dan masyarakat semakin dirugikan.

"Kita semua berupaya agar Indonesia bangkit dalam menghadapi Covid. Kita tidak ingin dalam situasi extraordinary menghadapi Covid, dimanfaatkan berbagai pihak, termasuk jaringan penyelundupan narkoba, dalam melakukan aktivitas ilegalnya," katanya, Rabu (28/4/2021).

Baca Juga: Sempurnakan Probis Pajak, Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK

Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap mewaspadai berbagai kegiatan ilegal di tengah upaya memulihkan perekonomian dari pandemi Covid-19. DJBC bersama Polri dan Badan Narkotika Nasional juga terus bekerja menjaga perbatasan dari masuknya barang-barang ilegal, terutama narkotika.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 2/2020 yang mengamanatkan DJBC bersama-sama dengan Polri dan BNN menjadi leading sector dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sri Mulyani menyebut penyelundupan barang-barang ilegal selalu dikerjakan jaringan internasional yang bekerja sama dengan jaringan di Indonesia. Menurutnya, jaringan tersebut tidak akan berhenti berusaha menyelundupkan barang ilegal karena nilainya yang bisa mencapai triliunan rupiah.

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

Dia berharap DJBC bersama Polri dan BNN terus mengembangkan seluruh data intelijen dan langkah profesional untuk mencegah narkotika beredar di tengah masyarakat.

Hingga pekan keempat April 2021, DJBC bersama Polri dan BNN tercatat telah mengungkap 422 kasus penyelundupan narkotika dengan berat bruto mencapai 1,9 ton.

Adapun kali ini, Sri Mulyani ikut mengumumkan hasil pengungkapan bersama atas upaya penyelundupan 1,27 ton narkotika jenis methamphetamine yang berasal dari jaringan internasional yang tersebar di wilayah Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia.

Baca Juga: Bea Cukai Bakar 40 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilainya Rp48,5 Miliar

Nilai narkotika tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun dan dapat membahayakan sekitar dari 6,39 juta jiwa. "Dalam tahun-tahun terakhir, kenaikan jumlah kasus maupun jumlah narkotika setiap tahun semakin meningkat. Ini mengingatkan kita semua untuk terus waspada," ujarnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sri mulyani indrawati, menkeu, DJBC, penyelundupan, pandemi covid-19

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Sabtu, 01 Mei 2021 | 21:14 WIB
Pandemi covid-19 membuat penindakan semakin sulit mengingat keterbatasannya untuk memutus rantai penyebaran covid. Semoga dengan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri mampu menurunkan beredarnya barang ilegal

Franco Hardyan Dewayani Putra

Sabtu, 01 Mei 2021 | 21:14 WIB
Pandemi covid-19 membuat penindakan semakin sulit mengingat keterbatasannya untuk memutus rantai penyebaran covid. Semoga dengan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri mampu menurunkan beredarnya barang ilegal
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Juni 2024 | 17:30 WIB
BEA CUKAI PURWOKERTO

Truk Dikejar Petugas, Ternyata Angkut 2 Juta Rokok Tanpa Pita Cukai

Rabu, 26 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEP-105/BC/2024

Ditjen Bea Cukai Terapkan Secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-11

Selasa, 25 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Soal Kebijakan Tarif Cukai Rokok 2025, BKF: Sedang Kami Konsolidasikan

Selasa, 25 Juni 2024 | 11:22 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Pengumuman dari PPPK Soal Perubahan Saluran Pengaduan dan Masukan

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama