Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase
penyelundupan

 
Minggu, 12 Mei 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Setiap orang yang melakukan penyelundupan di bidang impor dapat dipidana penjara 1 - 10 tahun dan denda Rp50 juta - Rp5 miliar.
Jum'at, 07 April 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN
Simak infografisnya.
Senin, 27 Maret 2023 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Pengawasan lalu lintas barang oleh Ditjen Bea dan Cukai di antaranya dimaksudkan untuk mencegah penyelundupan.
Sabtu, 01 Mei 2021 | 06:01 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN
Pemerintah tidak ingin situasi extraordinary menghadapi pandemi ini malah dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukkan aktivitas ilegal.
Senin, 18 Januari 2021 | 15:18 WIB
ROKOK ILEGAL
Penyelundupan jutaan batang rokok ilegal tersebut menggunakan 4 kapal kecepatan atau high speed craft (HSC) dan satu kapal pengangkut rokok ilegal.
Senin, 21 September 2020 | 10:55 WIB
PENEGAKAN HUKUM
DJBC juga menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster dengan tujuan Vietnam melalui barang kiriman.
Kamis, 12 Maret 2020 | 06:01 WIB
PENYELUNDUPAN NARKOBA
Tim gabungan juga menangkap 4 kurir yang membawa paket narkotika tersebut di Dumai dan Batam.
Kamis, 13 Februari 2020 | 13:53 WIB
PENYELUNDUPAN NARKOBA
Barang haram itu merupakan hasil dari tiga penindakan di Dumai, Riau yang dilakukan dalam dua bulan terakhir ini.  
Kamis, 06 Februari 2020 | 17:27 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Penyelundupan melalui Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan.
Selasa, 17 Desember 2019 | 20:06 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Tim khusus tersebut bukan bekerja terkait aspek penegakan hukum perpajakan saja.
1 2 3 4 >