Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Penyelundupan 7,2 Juta Batang Rokok Ilegal Digagalkan

A+
A-
28
A+
A-
28
Penyelundupan 7,2 Juta Batang Rokok Ilegal Digagalkan

Penyelundupan rokok ilegal. (Foto: Ditjen Bea dan Cukai)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea Cukai (DJBC) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 7,2 juta batang rokok ilegal di Kepulauan Riau pada pertengahan Januari 2021.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Syarif Hidayat mengatakan upaya penyelundupan jutaan batang rokok ilegal tersebut menggunakan 4 kapal kecepatan atau high speed craft (HSC) dan satu kapal pengangkut rokok ilegal.

Potensi kerugian negara dari praktik ilegal tersebut Rp7,6 miliar. "Satgas patroli laut Bea Cukai membawa dua unit HSC tanpa awak berisi rokok ilegal yang jumlahnya lebih dari 7,2 juta batang dengan potensi kerugian negara Rp7,6 miliar ke Tanjung Balai Karimun," katanya, Senin (18/1/2021).

Baca Juga: Menarik! Daerah Ini Mengandalkan Penerimaan Pajak dari Jasa Katering

Syarif mengatakan proses penegakan hukum yang dilakukan pada 15 Januari 2021 tidak berjalan mulus. Pasalnya, para penyelundup melakukan perlawanan terhadap tim Satgas patroli laut.

Dia menyebutkan bentuk perlawanan tersebut dilakukan dengan berbagai cara mulai dari menabrak kapal patroli DJBC sampai menyerang menggunakan bom molotov, kembang api dan senjata tajam.

Syarif menuturkan aksi penyelundupan dan penyerangan terhadap petugas Bea Cukai dilakukan kelompok terorganisir. Pasalnya, penyelundupan melibatkan belasan orang dan menggunakan kapal cepat. Selain itu, kelompok tersebut juga sudah mempersiapkan alat untuk melawan petugas.

Baca Juga: Nilai Jual Belum Ditetapkan, Pemprov Tak Bisa Pungut Pajak Alat Berat

"Anggota kami sudah dalam posisi terdesak dan pelaku sudah menyerang dengan mengayunkan senjata tajamnya ke badan petugas. Petugas melakukan pembelaan diri dan terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku yang menyerang petugas Bea Cukai," ujarnya.

Syarif menambahkan upaya penyeludupan di perairan Riau sudah berulang terjadi dan menggunakan kapal cepat. Statistik penindakan hukum di Kepulauan Riau sejak 2019 banyak menggunakan kapal cepat dan selalu diikuti aksi perlawanan kepada petugas yang melakukan penindakan.

Pada 2019 terdapat 31 tangkapan yang terdiri dari 12 HSC, dan 19 Kapal non-HSC. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 20 tangkapan yang terdiri dari 8 HSC dan 12 Kapal non-HSC. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh patroli bea cukai lebih dari Rp 214,35 miliar.

Baca Juga: Pemprov Gencarkan Penagihan Pajak Daerah, Utamanya Kendaraan Bermotor

"Sebagian dari tangkapan-tangkapan itu merupakan tangkapan dari kelompok pelaku penyerangan yang memang dikenal sebagai penyelundup yang kerap kali menyerang petugas," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penyelundupan rokok, ditjen bea dan cukai, Kepulauan Riau

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Desember 2023 | 10:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pemprov Siap Pungut Pajak Alat Berat 0,2 Persen Mulai Tahun Depan

Senin, 18 Desember 2023 | 11:59 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Naik, Pemerintah Antisipasi Peredaran Rokok Ilegal

Minggu, 17 Desember 2023 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI CUKAI

Penuhi Kebutuhan Awal Tahun, 12 Juta Pita Cukai Desain 2024 Disiapkan

Minggu, 19 November 2023 | 15:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Gelar Pemutihan Pajak Kendaran Sebulan, Pemprov Raup Rp 25 Miliar

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama