Download Peraturan

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB

ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB

RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB

TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB

KAMUS PPH

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB

PANDUAN PAJAK PEMULA

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB

KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB

SURAT DARI KELAPA GADING

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Komik & Animasi Pajak

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB

HUT KE-17 DDTC

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB

UNIVERSITAS PANCA BUDI

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Kalkulator PPh Pasal 21

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB

STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB

KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB

KMK 10/KM.10/2024

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB

KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB

LITERATUR PAJAK

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

Jum'at, 21 Juni 2024 | 10:00 WIB

LITERATUR PAJAK

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

On

Download Peraturan

Komik & Animasi Pajak

Kalkulator PPh Pasal 21

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

PER-1/PP/2024

Ajukan Izin Kuasa Hukum Pajak secara Online, 6 Hal Ini Perlu Dicermati

Kamis, 02 Mei 2024 | 15:00 WIB

IKH ONLINE

Ajukan Izin Kuasa Hukum Pajak secara Online, 6 Hal Ini Perlu Dicermati

Pengajuan permohonan izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak kini dilakukan melalui IKH Online.

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Jum'at, 12 April 2024 | 14:30 WIB

PENGADILAN PAJAK

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Permohonan perpanjangan izin kuasa hukum baru dapat diajukan paling cepat 30 hari sebelum masa berlakunya habis.

Ada IKH Online, Izin Kuasa Hukum Pajak Terbit Paling Lama 8 Hari Kerja

Jum'at, 12 April 2024 | 08:00 WIB

PENGADILAN PAJAK

Ada IKH Online, Izin Kuasa Hukum Pajak Terbit Paling Lama 8 Hari Kerja

Dokumen permohonan izin kuasa hukum akan diteliti kelengkapannya dalam waktu maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima.

Besok Lusa Pakai IKH Online, Ini Dokumen Permohonan yang Dibutuhkan

Rabu, 10 April 2024 | 12:30 WIB

IZIN KUASA HUKUM

Besok Lusa Pakai IKH Online, Ini Dokumen Permohonan yang Dibutuhkan

Mulai besok lusa, 12 April 2024, permohonan izin kuasa hukum (IKH) harus diajukan melalui sistem IKH Online.

Ingat! IKH Online Sudah Bisa Digunakan Mulai 12 April 2024

Minggu, 07 April 2024 | 16:30 WIB

PER-1/PP/2024

Ingat! IKH Online Sudah Bisa Digunakan Mulai 12 April 2024

Kelengkapan dokumen permohonan izin kuasa hukum akan diteliti oleh Pengadilan Pajak paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima.

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB

IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Simak ketentuan lengkapnya di sini.

Ada IKH Online, Ketentuan Jadwal Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Diubah

Rabu, 06 Maret 2024 | 12:30 WIB

PENGADILAN PAJAK

Ada IKH Online, Ketentuan Jadwal Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Diubah

Permohonan perpanjangan izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak dapat diajukan melalui IKH Online paling cepat 30 hari sebelum masa berlaku izin habis.

Ada IKH Online, Proses Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Lebih Cepat

Rabu, 06 Maret 2024 | 11:30 WIB

PENGADILAN PAJAK

Ada IKH Online, Proses Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Lebih Cepat

Setelah permohonan izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak melalui IKH Online disampaikan, pemohon akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE).

Izin Kuasa Hukum Berdasarkan PER-1/PP/2018 Tak Bisa Diperpanjang

Senin, 12 Februari 2024 | 14:30 WIB

PENGADILAN PAJAK

Izin Kuasa Hukum Berdasarkan PER-1/PP/2018 Tak Bisa Diperpanjang

Saat masa berlaku izin kuasa hukum habis maka pemohon harus mengajukan permohonan baru sesuai dengan Pasal 3 PER-1/PP/2024.

Aturan Waktu Permohonan Perpanjangan IKH di Pengadilan Pajak Diubah

Rabu, 07 Februari 2024 | 11:30 WIB

PENGADILAN PAJAK

Aturan Waktu Permohonan Perpanjangan IKH di Pengadilan Pajak Diubah

Perubahan ketentuan batas waktu penyampaian permohonan perpanjangan izin kuasa hukum (IKH) di Pengadilan Pajak tercantum dalam PER-1/PP/2024.

1 2 >

Tag Terkait

#pengadilan pajak

#izin kuasa hukum

#perpanjangan izin

© COPYRIGHT 2024 DDTC.

Pedoman Media Siber

Profile & Rate Card

Awards
and
Recognition

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.