Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Data & Alat
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Fokus
Reportase
belanja pemerintah

 
Selasa, 25 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Automatic adjustment hanya dilaksanakan sebesar 5% dari total belanja pada K/L setiap tahun.
Senin, 24 Juni 2024 | 14:07 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Prabowo Subianto sempat menyinggung kenaikan rasio utang pada saat debat pilpres lalu.
Selasa, 11 Juni 2024 | 13:17 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Belanja pegawai Kemenkeu untuk tahun depan diusulkan naik 9,83% dibandingkan tahun ini.
Selasa, 11 Juni 2024 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL
Belanja perpajakan pada tahun ini diestimasi akan mencapai Rp352,8 triliun atau naik 9,1% dari tahun sebelumnya Rp323,5 triliun.
Senin, 10 Juni 2024 | 16:45 WIB
DITJEN PAJAK
Gaji dan tukin pegawai DJP telah disentralisasi di Setjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan nilai mencapai Rp13,79 triliun.
Senin, 10 Juni 2024 | 13:33 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Nominal pagu indikatif yang disetujui Komisi XI DPR sama persis dengan usulan pemerintah.
Sabtu, 08 Juni 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
ABS merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan terhadap wajib bayar yang tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian kewajiban piutang PNBP.
Jum'at, 07 Juni 2024 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
RAPBN 2025 hanya memuat baseline berupa belanja pemenuhan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan kesinambungan program pembangunan nasional.
Kamis, 06 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Konsekuensinya, banyak program di berbagai K/L yang akan dikurangi alokasi belanjanya.
Kamis, 16 Mei 2024 | 15:30 WIB
FILIPINA
Penerimaan pajak yang optimal diperlukan agar pemerintah Filipina dapat mendorong belanja dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
1 2 3 4 >