Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
mendagri tito

 
Kamis, 09 Mei 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Kemendagri membagi kapasitas fiskal daerah dalam 3 kategori.
Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
RUU DKJ diperlukan sebagai konsekuensi dari dipindahkannya ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selasa, 19 Maret 2024 | 13:30 WIB
PAJAK DAERAH
Permintaan insentif atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dimuat dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500.2.3/12566/SJ.
Senin, 18 Maret 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Tahun lalu, Mendagri Tito Karnavian menemukan adanya kasus penyelewengan dana THR dan gaji ke-13 dari pemerintah pusat yang disalurkan lewat DAU ke pemda.
Rabu, 13 Maret 2024 | 12:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Penegasan tersebut disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian terkait dengan ketentuan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Minggu, 10 Maret 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah terkait dengan target inflasi nasional pada tahun ini sebesar 2,5 persen.
Minggu, 03 Maret 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Hingga 26 Februari 2024, warga negara yang memiliki identitas kependudukan digital (IKD) atau digital ID sudah mencapai 8,2 juta orang.
Senin, 04 Desember 2023 | 14:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Pada November 2023, inflasi tahunan Indonesia sudah mencapai 2,8 persen.
Rabu, 19 April 2023 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pemerintah pusat siap melakukan intervensi apabila pemerintah daerah kesulitan untuk memenuhi kecukupan stok pangan.
Selasa, 11 April 2023 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Apabila pemda tak mampu menyelesaikan persoalan ketersediaan bahan pangan di daerahnya masing-masing maka pemerintah pusat bakal melakukan intervensi.
1 2 3 >