RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

"Apakah RUU DKJ dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? Terima kasih," ujar Ketua DPR Puan Maharani seraya mengetukkan palu sidangnya dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (28/3/2024).

Dalam rapat paripurna tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan RUU DKJ diperlukan sebagai konsekuensi dari dipindahkannya ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

UU 3/2022 s.t.d.d UU 21/2023 tentang Ibu Kota Negara telah mengamanatkan kepada para pembentuk undang-undang untuk merevisi UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.

"Untuk merespons perpindahan ibu kota negara, tentu diperlukan penyesuaian regulasi dan kekhususan bagi Jakarta," tutur Tito.

Selama ini, Jakarta telah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi. Dengan dipindahkannya ibu kota negara ke IKN, lanjut Tito, Jakarta tetap harus mempertahankan kontribusinya tersebut. Untuk itu, kekhususan tetap diberikan kepada Jakarta.

Dalam pembahasan RUU DKJ, pemerintah mengajukan 492 DIM tetap, 65 DIM perubahan redaksional, 45 DIM perubahan substansi, serta 21 DIM usulan baru dari pemerintah.

Beberapa hal yang disepakati oleh DPR dan pemerintah antara lain pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ secara langsung oleh rakyat melalui pilkada serta pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi.

Tito menjelaskan perkembangan Jakarta tidak terlepas dari daerah sekitarnya. Oleh karena itu, Dewan Kawasan Aglomerasi diperlukan untuk mensinkronkan masalah-masalah lintas batas daerah seperti banjir, polusi, transportasi, dan pengelolaan sampah.

"Tugasnya hanya melakukan harmonisasi, sinkronisasi, evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemda. Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi ditetapkan oleh presiden sehingga tercipta keharmonisan dan keserasian di wilayah aglomerasi ini," kata Tito.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PKS Ansory Siregar menuturkan fraksinya menolak RUU DKJ karena belum ada kekhususan bagi Jakarta yang termuat dalam RUU tersebut.

"Misal, aturan yang dapat meningkatkan posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, contoh dengan penghapusan pajak seperti di Batam. Tak ada pasal-pasal seperti itu, jadi ada kekhususannya?" ujarnya. (rig)