Tarif Efektif Permudah Pemotongan PPh Pasal 21, Ini Kata KAPj IAI

"Tujuan PP 58/2023 salah satunya adalah untuk kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 yang ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan melalui PMK 168/2023," katanya, dikutip pada Minggu (28/1/2024).

Dengan berlakunya PP 58/2023 dan PMK 168/2023, PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari hingga November dihitung menggunakan tarif efektif bulanan kategori A, B, atau C yang terlampir pada PP 58/2023, sedangkan PPh Pasal 21 masa pajak Desember dihitung menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

John menuturkan kehadiran tarif efektif akan memberikan tantangan baru dari sisi penerapan. Oleh karena itu, lanjutnya, IAI akan menyiapkan pendidikan untuk mendukung implementasi aturan baru tersebut.

Secara umum, KAPj IAI berencana menggelar 10 RTD pada tahun ini. Tak hanya itu, KAPj IAI juga akan menggelar international tax conference, KAPj goes to campus, serta pengkajian peraturan perpajakan dengan PSAK.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi I DJP Fery Corly menjelaskan penerapan tarif efektif dalam PP 58/2023 dilatarbelakangi oleh rumitnya skema penghitungan PPh Pasal 21 yang berlaku sebelumnya.

Untuk itu, tarif efektif dirancang guna memudahkan penghitungan PPh Pasal 21 oleh para pemberi penghasilan. Tarif efektif yang terlampir pada PP 58/2023 disusun dengan memperhatikan seluruh pengurangan, seperti biaya jabatan dan lain sebagainya.

"Diharapkan dengan tarif efektif ini kepatuhan wajib pajak akan meningkat sehingga diharapkan dari DJP lebih mudah untuk melakukan pengawasan karena penghitungan lebih sederhana," ujar Fery.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I DJP Yohan Suharsoyo mengatakan negara-negara lain juga telah menerapkan tarif efektif guna mendukung pelaksanaan pemotongan withholding tax.

"Sasarannya untuk mendukung kemudahan berusaha bagi WP (ease of doing business), terciptanya peraturan pajak yang berkeadilan dan berkepastian hukum (legal certainty), dan penguatan basis sektor perpajakan," tuturnya. (rig)