Uang Penghargaan Masa Kerja Dipajaki seperti Pesangon, Seperti Apa?
Pekerja melakukan proses penarikan benang filamen dari olahan limbah botol plastik bekas untuk pembuatan fiber dacron di Pabrik PT Inocycle Technology Group di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (21/6/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU
JAKARTA, DDTCNews - Pengenaan pajak atas uang penghargaan masa kerja yang diberikan kepada karyawan yang terkena PHK sama dengan pemajakan atas uang pesangon.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 68/2009 uang pesangon didefinisikan sebagai penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"... termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak," bunyi Pasal 1 angkat 4 PP 68/2009, dikutip pada Selasa (4/7/2023).
Kemudian, terkait dengan sifat pengenaan apakah bersifat final atau tidak final, bergantung kepada mekanisme pembayarannya apakah sekaligus atau bertahap.
Secara sederhana, apabila uang penghargaan masa kerja dibayarkan sekaligus maka sifat pengenaanya adalah final. Perlu dicatat, uang pesangon (apapun bentuknya) dianggap dibayarkan sekaligus apabila sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.
Namun, apabila uang penghargaan masa kerja dibayarkan secara bertahap melebihi batas waktu 2 tahun kalender maka sifat pengenaannya menjadi tidak final.
Untuk perhitungan pajaknya, tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditentukan dengan tarif progresif sebagai berikut:
- Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50 juta.
- Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta.
- Sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta.
- Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp500 juta. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Objek Pajak atas Keuntungan karena Penjualan atau Pengalihan Harta
Ada Gelombang PHK Industri Tekstil, RI Siapkan Bea Masuk Antidumping
Anak Belum Berusia 18 Tahun tapi Punya Penghasilan, Wajib Bayar Pajak?
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
