WP Keluhkan DJP Online Tak Bisa Diakses Hari Ini, Muncul Kode Eror 500
Tampilan notifikasi Kode Error 500 yang ditemui wajib pajak.
JAKARTA, DDTCNews - Hari ini, Senin (3/6/2024), sejumlah wajib pajak melaporkan kendala teknis yang sama kepada contact center Ditjen Pajak (DJP), yakni laman DJP Online yang tak bisa diakses.
Laman djponline.pajak.go.id mendadak tidak bisa dibuka oleh beberapa wajib pajak dan menunjukkan kode eror 500. Ada juga pesan singkat yang tampil pada layar yang berisi informasi bahwa DJP tengah melakukan perbaikan konfigurasi aplikasi. Merespons keluhan wajib pajak ini, DJP memastikan tidak ada informasi resmi error DJP Online.
"Belum ada informasi error DJP Online, namun beberapa WP mengalami kendala yang sama. Silakan mencoba kembali sembari melakukan beberapa langkah berikut ini," tulis Kring Pajak saat menjawab salah satu netizen, Senin (3/6/2024).
Jika muncul kode error 500, wajib pajak perlu memastikan koneksi internet yang digunakan stabil dan lancar. Selanjutnya, lakukan clear cache & cookies pada browser.
Kemudian, gunakan mode private window (Mozilla) atau incognito window (Chrome). Jika itu tidak berhasil, coba lagi mengakses DJP Online dengan browser yang berbeda atau menggunakan jaringan internet dan perangkat lainnya.
"Silakan dicoba secara berkala," kata Kring Pajak.
Jika masih saja tidak berhasil, wajib pajak bisa menghubungi layanan pengaduan melalui telepon 1500200 atau email [email protected].
Salah satu keluhan eror disampaikan oleh KPPN Palembang, Sumatera Selatan di bawah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Akun resmi pemerintah itu mengaku tidak bisa mengakses DJP Online hari ini. Kendala teknis itu tentu menunda pekerjaan KPPN Pelambang untuk membuat billing pajak dan pelaporan SPT Massa.
"[Tidak bisa membuka] e-bupot instansi pemerintah min, mohon bantuannya karena sampai sekarang kami tidak bisa akses," cuit akun KPPN Palembang. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
DJP Ingatkan Pihak Lain untuk Segera Lakukan Penyesuaian NPWP 16 Digit
Belum Semua Layanan Pajak Mengakomodasi NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU
Saat Terutang dan Deadline Penyetoran PPN Kegiatan Membangun Sendiri
DJP Sebut Masih Ada 670.000 NIK yang Belum Padan dengan NPWP
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
