Ada Data Pemicu, Pegawai Pajak Cek Omzet Hotel Bintang 5 di Ubud

"Kantor pajak juga perlu mengonfirmasi mengenai pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan pihak hotel dengan mitra kerjanya," kata Gede dilansir pajak.go.id, dikutip pada Selasa (13/6/2023).

Merespons kedatangan petugas, perwakilan wajib pajak menjelaskan bahwa pencatatan omzet dan biaya dilakukan secara rutin selama usaha berjalan. Biaya yang dimaksud juga mencakup biaya yang keluar sehubungan dengan masyarakat sekitar.

Petugas pajak lantas memberikan edukasi mengenai mekanisme pemotongan pajak yang berhubungan dengan masyarakat sekitar untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan pajak.

Di akhir kunjungan, Gede mengharapkan WP dapat segera memenuhi kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggungan agar tidak terbebani sanksi atas kurang bayar atau keterlambatan.

"WP dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi jika dirasa terdapat unsur kekilafan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan," imbuh Gede.

Sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Dirjen Pajak SE-49/PJ/2016, data pemicu merupakan ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun material. Data pemicu ini kemudian muncul terhadap wajib pajak pemilik usaha perhotelan yang berada di bawah pengawasan KPP Pratama Madya Denpasar. (sap)