Ada PMK Baru! Cakupan Layanan Pemadanan NIK-NPWP Pihak Lain Diperluas

"Layanan…diberikan secara elektronik oleh dirjen pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain yang paling sedikit memuat NPWP dengan format 15 digit, NPWP cabang, dan/atau NIK; dan nama wajib pajak," bunyi Pasal 12 ayat (2) PMK 136/2023, dikutip pada Kamis (14/12/2023).

Dalam PMK 112/2022 sebelumnya, layanan yang diberikan oleh DJP kepada pihak lain paling sedikit mencakup NPWP 15 digit, NPWP cabang, dan nama wajib pajak. Layanan kepada pihak lain dalam PMK 112/2022 tidak mencakup NIK.

Dengan diberikannya layanan ini, pihak lain diharapkan dapat menyelenggarakan layanan administrasi—dari awalnya menggunakan NPWP—dengan menggunakan NIK mulai 1 Juli 2024.

Pihak lain yang harus menggunakan NIK mulai 1 Juli 2024 antara lain pihak yang memberikan layanan pencairan dana pemerintah, ekspor-impor, perbankan, sektor keuangan, pendirian badan usaha, perizinan usaha, administrasi pemerintahan, dan lain-lain yang mensyaratkan NPWP.

Guna mendukung para pihak memadankan NIK dan NPWP, DJP telah menyediakan virtual help desk yang dibuka pada setiap Senin-Jumat (hari kerja) pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.

Virtual help desk dapat diakses dengan meeting ID: 865 5844 8199; passcode: Helpdesk; dan link: https://tinyurl.com/helpdeskvirtual2023.

DJP pun mengimbau para pihak memanfaatkan waktu 6 bulan ke depan dengan sebaik-baiknya. Sebab, penggunaan NIK sebagai NPWP amat penting untuk mendukung implementasi coretax administration system. (rig)