Ada SKB, PPh Pasal 23 Nihil? DJP: Bukti Potong Tetap Dibuat

“Dalam kasus tersebut, pemotong tetap menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 dan melaporkan SPT-nya di e-bupot unifikasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PER-24/PJ/2021,” tulis Kring Pajak, dikutip pada Senin (17/4/2023).

Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, sambung DJP, tidak perlu dibuat jika tidak terdapat pemotongan atau pemungutan PPh. Namun, jika pada suatu transaksi, jumlah PPh yang dipotong/dipungut nihil karena adanya SKB, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi tetap harus dibuat.

Tidak hanya untuk PPh Pasal 23, ketentuan yang ada dalam PER-24/PJ/2021 tersebut juga berlaku terhadap beberapa jenis PPh lainnya. PPh yang dimaksud antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26.

Wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, dapat dikenai sanksi berdasarkan pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan perubahannya.

Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PER-24/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi juga tetap dibuat jika transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi.

Kemudian, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi juga tetap dibuat jika, pertama, jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan P3B yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri.

Kedua, PPh yang dipotong/dipungut ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ketiga, PPh yang dipotong dan/atau dipungut diberikan fasilitas PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Keempat, pemotongan/pemungutan PPh dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP), bukti penerimaan negara (BPN), atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. (kaw)