Ajukan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi, Status KSWP Harus Valid

"Kemenkop-UKM melaksanakan KSWP untuk memperoleh keterangan status ajib pajak sebelum memberikan pelayanan ublik. Pelaksanaan KSWP dilakukan dengan mengecek keabsahan NPWP," bunyi Pasal 3 Permenkop-UKM 7/2017, dikutip pada Kamis (2/5/2024).

Pelaksanaan KSWP sebelum pemberian layanan dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kemenkop-UKM melalui sistem informasi yang terhubung dengan Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Perlu dipahami, sejumlah kementerian/lembaga memang mengharuskan KSWP sebagai syarat pemberian layanan publik, Kemenkop-UKM salah satunya.

Selain izin pembukaan kantor cabang koperasi, ada beberapa jenis layanan lain di Kemenkop-UKM. Di antaranya, pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi, izin pembukaan kantor kas, dan izin usaha simpan pinjam koperasi.

KSWP untuk Layanan Publik

Sebagai informasi, KSWP adalah kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Keterangan status wajib pajak tersebut diberikan oleh DJP yang bisa memuat status valid atau tidak valid.

Status tidak valid bisa muncul apabila nama wajib pajak dan NPWP-nya tidak sesuai dengan data dalam sistem DJP. Status tidak valid juga bisa muncul apabila wajib pajak belum menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir. (sap)