Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Anies dan Cak Imin Targetkan Tax Ratio Capai 16 Persen di 2029

A+
A-
5
A+
A-
5
Anies dan Cak Imin Targetkan Tax Ratio Capai 16 Persen di 2029

Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan (kedua kanan depan) dan Muhaimin Iskandar (kanan depan) memasuki ruangan saat akan menyerahkan syarat pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden (capres) Anies Baswedan dan calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar berencana meningkatkan rasio pajak dari 10,4% menjadi maksimal 16% bila terpilih.

Merujuk pada dokumen visi, misi, dan program Anies dan Cak Imin, peningkatan rasio pajak bakal dicapai lewat perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak. Rasio pajak 16% tersebut ditargetkan tercapai pada 2029.

"Meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022), menjadi 13,0%-16,0% (2029)," bunyi dokumen visi, misi, dan program Anies dan Cak Imin, dikutip Kamis (20/10/2023).

Baca Juga: Lebih Rendah dari Rata-Rata Asia, OECD Catat Tax Ratio RI 12,1 Persen

Terkait dengan insentif pajak, Anies dan Cak Imin berencana untuk memastikan tax holiday, tax allowance, dan insentif pajak lainnya diberikan secara terencana dan terkendali guna menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dan risiko fiskal yang rendah.

Dalam dokumen yang sama, Anies dan Cak Imin berencana untuk memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja nonproduktif dalam rangka menghasilkan ruang fiskal yang lebar.

Adapun utang negara akan dikelola secara bertanggung jawab dan rasio utang ditargetkan turun dari 38,1% pada 2023 menjadi kurang dari 30% pada 2029.

Baca Juga: Prabowo Ingin Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi

Dari sisi perencanaan anggaran, Anies dan Cak Imin mengaku akan mendorong konsep penganggaran multitahun. APBN akan disusun setidaknya untuk 3 tahun ke depan dalam kerangka medium term expenditure framework guna meningkatkan kepastian pendanaan dan kehati-hatian fiskal.

"APBN tahun terdekat disetujui oleh DPR dengan lampiran APBN 2 tahun berikutnya," bunyi dokumen visi, misi, dan program Anies dan Cak Imin.

Bauran kebijakan fiskal ini ditargetkan mampu mendukung upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Adapun pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan 2029 ditargetkan mencapai 5,5% hingga 6,5% per tahun. (sap)

Baca Juga: Pekan Depan Implementasi Penuh NIK Jadi NPWP, Ini Pesan DJP untuk WP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu 2024, pemilu, pilpres, capres, cawapres, Anies Baswedan, Cak Imin, tax ratio, rasio pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Mei 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Minta IMF Beri Asistensi untuk Kejar Peningkatan Tax Ratio

Rabu, 08 Mei 2024 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Badan Penerimaan Negara di RKP 2025, Ini Kata Kepala Bappenas

Rabu, 08 Mei 2024 | 06:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Ratio 2025 Ditargetkan Tembus 11,2-12 Persen, Ada Extra Effort?

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama