Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik?

PEMERINTAH telah meredesain kebijakan pajak dan retribusi daerah melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Redesain kebijakan tersebut antara lain berupa restrukturisasi jenis pajak melalui reklasifikasi 5 jenis pajak berbasis konsumsi menjadi 1 jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Adapun salah satu objek PBJT adalah konsumsi atas tenaga listrik.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 4/2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (PP 4/2023). Lantas, apa itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik?

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Definisi
PAJAK Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT Tenaga Listrik/PBJT-TL) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik.

Tenaga listrik yang dimaksud adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

PBJT-TL menyasar penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. Kendati demikian, tidak semua konsumsi tenaga listrik dikenakan PBJT-TL. Pemerintah telah menetapkan 5 jenis konsumsi tenaga listrik yang dikecualikan dari objek PBJT-TL.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Pertama, konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya. Kedua, konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik.

Ketiga, konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

Keempat, konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Kelima, konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Sebagai pajak konsumsi tenaga listrik, konsumen tenaga listrik menjadi pihak yang ditetapkan sebagai subjek PBJT. Sementara itu, pihak yang menjadi wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi tenaga listrik.

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak. Sementara itu, wajib pajak meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan.

PBJT-TL dikenakan berdasarkan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik. Tarif yang berlaku atas PBJT-TL ditetapkan paling tinggi 10%. Selain tarif 10% tersebut, terdapat dua tarif khusus yang berlaku atas konsumsi tenaga listrik tertentu, yaitu:

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
  1. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%; dan
  2. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%

Lebih lanjut, pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 10% dari hasil penerimaan PBJT-TL untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU). Kegiatan penyediaan PJU itu meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU.

PBJT-TL sesungguhnya bukan merupakan jenis pajak baru. Pajak ini sebelumnya telah dipungut dengan sebutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Selain untuk reklasifikasi jenis pajak, perubahan nomenklatur dari PPJ menjadi PBJT-TL juga bertujuan untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.80/PUU-XV/2017.

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Putusan tersebut di antaranya menyatakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan sumber lain, tetap dapat dikenai pajak. Namun, pajak tersebut perlu diatur dengan nomenklatur yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan bagi subjek pajak dan wajib pajak.

Alasannya, frasa ‘penerangan jalan’ pada PPJ dinilai ambigu. Bisa merujuk pada objek pajak atau merujuk pada alokasi pembelanjaan dana dari pengenaan pajak. Oleh karenanya, ketentuan terkait dengan PPJ harus diperbarui. Simak “Pajak Penerangan Jalan, Apa Itu?". (rig)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, pajak daerah, pajak barang dan jasa tertentu, PBJT-TL

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama