Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bangun Infrastruktur Tanpa Utang? Ini Tanggapan Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1
Bangun Infrastruktur Tanpa Utang? Ini Tanggapan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Isu utang kembali menghangat sebagai komoditas politik. Wacana membangun infrastruktur tanpa duit utang menjadi isu terbaru jelang tarung politik 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi atas gagasan yang keluar dari Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Menurutnya, janji politik tersebut akan membuat anggaran negara semakin kredibel.

"Kalau (Pak Prabowo/ Sandi) sebagai kontenstan juga memiliki komitmen seperti itu maka akan meningkatkan confident terhadap ekonomi Indonesia, karena dalam hal ini Indonesia memiliki kandidat-kandidat presiden yang menginginkan APBN-nya sehat dan akuntabel," katanya di Gedung Dhanapala, Senin (10/12/2018).

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Namun, catatan ditambahkan Sri Mulyani perihal ide tersebut. Menurutnya, administrasi sekarang ini sudah melakukan hal serupa dalam pembiayaan infrastruktur.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian menjelaskan pemerintah memiliki beberapa skema untuk memenuhi anggaran pembangunan infrastruktur. Tidak melulu berasal dari utang, skema kerja sama dengan swasta dan pembiayaan penuh dari APBN sudah dilakukan pemerintah.

"Mekanisme itu ada pure APBN, apakah APBN dengan APBD dan DAK fisik. Kita juga menggunakan dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), bahkan Bappenas punya PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah). Itu semua adalah mekanisme seperti yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas maka itu tidak melakukan melalui utang," terangnya.

Baca Juga: Sempurnakan Probis Pajak, Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK

Selain itu, perusahaan pelat merah juga dilibatkan dalam menggenjot pembangunan infrastruktur. Belum lagi keterlibatan pemerintah daerah dalam membangun dan mendukung pengembangan wilayah pasca selasai masa konstruksi.

"Poin saya itu ide yang baik, kita hargai dan itu menimbulkan banyak sekali kemungkinan financing yang memang jadi kebutuhan kita," tambahnya.(Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sri mulyani, tahun politik, dana infrastruktur

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Juni 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Prabowo Ingin Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi

Senin, 24 Juni 2024 | 12:17 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Prabowo Sudah Beri Keyakinan Defisit Anggaran di Bawah 3%

Senin, 24 Juni 2024 | 10:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Kontraksi 8,4 Persen Hingga Mei 2024

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama