Bertambah Lagi, DJP Tunjuk Squarespace Jadi Pemungut PPN PMSE

"Selain 3 penunjukan yang dilakukan, di bulan ini pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Skype Communications SARL, Microsoft Ireland Operations Ltd., dan NCS Pearson Inc," tulis DJP dalam keterangan resminya, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut, tercatat sudah ada 146 pelaku usaha PMSE yang aktif memungut dan menyetorkan PPN PMSE ke kas negara. Nilai PPN PMSE yang telah disetorkan sejak 2020 tercatat sudah mencapai Rp15,15 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp5,01 triliun setoran tahun 2023," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti.

Sebagaimana diatur dalam PMK 60/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk wajib memungut PPN sebesar 11% atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia. Pemungut juga harus membuat bukti pungut PPN yang bisa berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis.

Ke depan, pemerintah akan terus menunjuk pelaku usaha PMSE yang menjual produk digital luar negeri guna memungut PPN menciptakan level playing field bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital.

Pelaku usaha bakal ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bila memiliki nilai transaksi dengan pembeli Indonesia lebih dari Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan ataupun memiliki traffic di Indonesia lebih dari 12.000 per tahun atau 1.000 per bulan.

Informasi lebih lanjut terkait PPN produk digital luar negeri, termasuk daftar pemungut, dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital atau https://pajak.go.id/en/digitaltax (bahasa Inggris). (sap)