Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bursa Kripto Diluncurkan Saat Transisi Kelola dari Bappebti ke OJK

A+
A-
0
A+
A-
0
Bursa Kripto Diluncurkan Saat Transisi Kelola dari Bappebti ke OJK

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan resmi menetapkan pendirian bursa kripto di Indonesia. Disahkannya bursa kripto ini bertepatan dengan transisi pengelolaan dan pengawasan perdagangan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko menjelaskan pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto dilakukan pada masa transisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) agar industri kripto Indonesia tetap berjalan dan terjaga dengan baik.

"Serta memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara," kata Didid dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (21/7/2023).

Baca Juga: DJBC Mulai Beri Asistensi Fasilitas Kepabeanan kepada Investor di IKN

Perlu diketahui, pemerintah juga telah lebih dulu menerbitkan aturan teknis mengenai pemajakan atas transaksi aset kripto. PMK 68/2022 mengatur pengenaan PPN atas penyerahan cryptocurrency sebesar 0,11% sejak Mei 2022. Tarif ini berlaku bila penyerahan dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti.

Sementara apabila penyerahan aset kripto dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPN yang dikenakan menjadi 0,22%.

Adapun penghasilan dari jual beli aset kripto, dikenai PPh Pasal 22 final. Jika penghasilan diperoleh dari penjualan aset kripto melalui exchanger terdaftar Bappebti, tarifnya hanya sebesar 0,1%.

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Sedangkan jika penghasilan diperoleh dari penjualan melalui exchanger yang tak terdaftar Bappebti, tarif PPh Pasal 22 final naik menjadi 0,2%.

Bursa kripto ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara. Menurut Didid, pembentukan bursa kripto akan membuat investasi kripto lebih berkepastian hukum.

"Pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan," katanya.

Baca Juga: Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

Didid mengatakan pembentukan bursa kripto dilaksanakan melalui proses panjang serta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selain bursa kripto, Bappebti juga menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tentang Persetujuan sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia.

Kemudian, dibentuk pula Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tentang Persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.

Didid menyebut persetujuan sebagai bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto juga mengacu pada Peraturan Bappebti 2/2019 s.t.d.d Peraturan Bappebti 10 /2019 dan Peraturan Bappebti 8/2021. Dalam pengembangan dan penguatan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto, Bappebti tetap membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan.

Ke depan, industri dan perdagangan kripto diharapkan dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Perdagangan fisik aset kripto dinilai mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat.

Baca Juga: Family Office di Indonesia Bakal Wajib Pekerjakan WNI

"Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," ujarnya.

Perkembangan perdagangan fisik aset kripto pada Juni 2023 tercatat penambahan pelanggan aset kripto sebanyak 141.800 pelanggan. Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto terus tumbuh.

Hingga Juni 2023, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar sebanyak 17,54 juta pelanggan. Nilai transaksi perdagangan fisik aset kripto selama Juni 2023 mencapai Rp8,97 triliun atau naik 9,3% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Baca Juga: Luhut Susun Regulasi Family Office, Cakup Pajak hingga Pencucian Uang

Adapun total nilai transaksi periode Januari hingga Juni 2023 mencapai Rp66,44 triliun atau turun 68,65% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Didid, penurunan nilai transaksi tersebut disebabkan antara lain pasar kripto global yang mengalami penurunan volume perdagangan, potensi krisis likuiditas rendah yang berdampak negatif pada stabilitas harga dan efisiensi pasar, serta tekanan jual melonjak yang menyebabkan harga aset kripto terkoreksi. (sap)

Baca Juga: PDN Diserang Ransomware, BKPM Klaim OSS Tak Terganggu

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : aset kripto, cryptocurrency, investasi, Kemendag, Bappebti, UU PPSK, OJK

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 07 Juni 2024 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Kenaikan Tax Ratio Kunci Perbaikan Credit Rating RI

Kamis, 06 Juni 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menko Luhut Ingin Bali Jadi Tempat Pendirian Family Office

Kamis, 06 Juni 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Siap Awasi Kepatuhan WP yang Manfaatkan Insentif Pajak di IKN

Rabu, 05 Juni 2024 | 13:00 WIB
PMK 28/2024

WP Beri Sumbangan di IKN, DJP Jelaskan Insentif Pajaknya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Senin, 08 Juli 2024 | 14:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: 360 Derajat, Wajib Pajak Dapat Dilihat dari Berbagai Sisi

Senin, 08 Juli 2024 | 14:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?

Senin, 08 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tidak Padankan NIK Jadi NPWP, Status NPWP Berubah Jadi Non-Aktif?