Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Canvassing Lagi, Kantor Pajak Cek NPWP dan Omzet Usaha Pedagang Pasar

A+
A-
1
A+
A-
1
Canvassing Lagi, Kantor Pajak Cek NPWP dan Omzet Usaha Pedagang Pasar

Ilustrasi.

HALMAHERA SELATAN, DDTCNews - Unit vertikal Ditjen Pajak (DJP) secara rutin menggelar canvassing ke sektor usaha tertentu. Seperti yang dilakukan KP2KP Labuha di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang melakukan canvassing alias penyisiran terhadap pedagang di Pasar Babang pada Oktober lalu.

Dikutip dari siaran pers otoritas, canvassing terhadap pedagang pasar dilakukan untuk menggali fakta terkait dengan kegiatan usaha mereka dan memahami profil usaha para pedagang.

"Data yang dikumpulkan termasuk biodata, status kepemilikan NPWP, nomor telepon, jenis usaha, mitra usaha, status kepemilikan bangunan, hingga omzet per bulan," kata petugas KP2KP Labuha Muhammad Rafii dilansir pajak.go.id, dikutip Selasa (1/11/2022).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Penggalian informasi oleh petugas dilakukan dengan mewawancarai wajib pajak yang berprofesi sebagai pedagang satu per satu. Melalui canvassing ini, Rafii menambahkan, KP2KP Labuha berharap bisa menambah data perpajakan dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan para wajib pajak.

Pedagang yang belum memiliki NPWP juga diimbau untuk mendaftar secara daring menggunakan email masing-masing pada laman https://ereg.pajak.go.id/.

Untuk pelaku UMKM yang sudah punya NPWP, petugas mengajak wajib pajak untuk lebih disiplin dalam menyampaikan pelaporan SPT Tahunan dan penyetoran PPh final untuk UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Pemeriksaan WP Atas Data Konkret Tidak Bisa Diajukan Quality Assurance

Untuk diketahui, pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23/2018. Tarif PPh final UMKM dipatok sebesar 0,5%.

Kegiatan penyisiran lapangan ini ternyata mendapat respons positif dari para pedagang. Heryawan, salah satu pedagang, mengaku mendapat banyak informasi baru terkait tata cara pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dia pun pengaku selama ini jarang melaporkan SPT Tahunan dan membayarkan pajaknya. Alasannya, informasi perpajakan yang minim didapat.

"Namun, berkat program canvassing ini saya jadi lebih paham soal kewajiban pajak dan bagaimana cara memenuhi kewajiban tersebut dengan benar. Insyaallah ke depannya saya akan lebih patuh membayar dan melapor pajak," ungkap Heryawan. (sap)

Baca Juga: Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, KPDL, basis data, KP2KP, penyuluhan pajak, canvassing

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Juni 2024 | 15:00 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK

Apa Saja Contoh Keterangan Lain Yang Dapat Diminta Pemeriksa Pajak?

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pihak Lain Boleh Tidak Terapkan NIK sebagai NPWP Hingga Akhir 2024

Rabu, 26 Juni 2024 | 16:00 WIB
REFORMASI PAJAK

Tidak Ada Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tak Kunjung Padankan NIK-NPWP?

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama