DJP Sebut Setoran PPN dari Produk Digital PMSE Capai Rp5,54 Triliun

"Jumlah pemungut PPN PMSE tidak bertambah dari bulan lalu karena selama bulan Oktober 2023 pemerintah tidak melakukan penunjukan PMSE baru," katanya Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).

Selama Oktober 2023, lanjut Dwi, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari IBM Cloud International B.V. dan Tencent Music Entertainment Hongkong.

Penunjukan pelaku usaha PMSE untuk memungut PPN diatur dalam PMK 60/2022. Tujuannya, meningkatkan keadilan dan keseteraan berusaha atau level playing field antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Melalui aturan tersebut, pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia. Pemungut juga wajib membuat bukti faktur PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Pelaku usaha PMSE yang bakal ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE ialah yang memiliki nilai transaksi dengan konsumen Indonesia lebih dari Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan atau memiliki traffic di Indonesia lebih dari 12.000 per tahun atau 1.000 per bulan.

Sejak diterapkan, pemerintah mencatat penerimaan dari PPN PMSE senilai Rp15,68 triliun. Angka ini berasal dari Rp731,4 miliar setoran pada 2020, Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp5,54 triliun pada 2023. (sap)