DJP Serahkan 3 Tersangka Pajak dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen terkait dengan transaksi yang disita dari tersangka dan pihak lainnya,” sebut kanwil dikutip dari situs web DJP, Rabu (20/3/2024).

Kanwil menyebut penyidikan telah sampai dalam penyerahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti, setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Lampun.

Terhadap tersangka SFK dilakukan penyidikan sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Jo. Pasal 43 Ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.

Sementara itu, tersangka A dan tersangka K disangkakan Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Adapun kerugian yang ditimbulkan terhadap pendapatan negara dari ketiga tersangka tersebut ditaksir mencapai Rp130,48 juta.

Ketiga tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yangterutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tersangka diberikan kesempatan untuk mengajukan penghentian penyidikan melalui Pasal 44B UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut.

Atas kerugian pada pendapatan negara yang timbul, tersangka telah membayar berikut sanksi berupa denda total sebesar Rp521,92 juta.

Kanwil berharap masyarakat di wilayah Bengkulu dan Lampung menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kanwil juga menegaskan akan terus berupaya dalam melaksanakan penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan profesional sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. (rig)