DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh 21

"... dengan ditetapkannya PMK 168/2023 ..., Perdirjen Pajak No. PER-14/PJ/2013 ... belum menampung kebutuhan perubahan pengaturan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehingga perlu diganti," demikian bunyi salah satu pertimbangan PER-2/PJ/2024, dikutip pada Sabtu (20/1/2024).

Melalui PER-2/PJ/2024, otoritas pajak kembali menegaskan kewajiban pembuatan bupot bagi pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Beleid tersebut juga menekankan keharusan untuk memberikan bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 kepada penerima penghasilan.

Selain itu, melalui PER-2/PJ/2024, otoritas pajak mengatur ketentuan tentang bupot PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII). Formulir ini belum diatur dalam ketentuan terdahulu. Contoh formulir bupot tersebut tercantum dalam Lampiran I huruf A PER-2/PJ/2024.

Adapun bupot PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII) tersebut merupakan bupot Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait dengan pensiun secara berkala atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.

Pemotong pajak harus memberikan bupot PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII) itu kepada penerima penghasilan maksimal 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Namun, khusus untuk masa pajak Januari 2024, pemotong pajak dapat memberikan bupot PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII) kepada penerima penghasilan maksimal pada 31 Maret 2024.

Begitu pula dengan bupot PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 (Formulir 1721-VI) dan bupot PPh Pasal 21 yang Bersifat Final (Formulir 1721-VII) untuk masa pajak Januari dapat diberikan kepada penerima penghasilan paling lambat pada 31 Maret 2024.

Adapun PER-2/PJ/2024 berlaku sejak masa pajak Januari 2024. Berlakunya PER-2/PJ/2024 sekaligus mencabut PER-14/PJ/2013. (sap)