Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dorong Ekonomi Hijau-Biru, Ganjar-Mahfud Bakal Siapkan Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Dorong Ekonomi Hijau-Biru, Ganjar-Mahfud Bakal Siapkan Insentif Pajak

Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) usai Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana mempercepat perwujudan lingkungan hidup dan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru apabila terpilih dalam Pilpres 2024.

Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Renard Widarto mengatakan partisipasi swasta dibutuhkan untuk mempercepat perwujudan ekonomi hijau dan biru. Dalam hal ini, lanjutnya, insentif pajak dapat diberikan untuk menarik sektor swasta.

"Bagi pengusaha mungkin cukup menarik apabila bicara mengenai insentif pajak seperti tax holiday. Namun, itu kemudian harus diatur supaya semuanya fair," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Minggu (28/1/2024).

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Renard menuturkan pasangan Ganjar-Mahfud mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pasangan ini tidak hanya tinggi, tetapi juga harus ramah lingkungan.

Dia menjelaskan ekonomi hijau dan biru menjadi bagian dari upaya Ganjar-Mahfud untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Demi mewujudkannya, berbagai dukungan termasuk insentif pajak juga turut diberikan.

Menurutnya, insentif pajak dapat menjadi semacam reward bagi investor yang masuk ke sektor ekonomi hijau dan biru. Agar makin mudah diakses, proses pengajuan insentif pajak juga bakal disederhanakan dengan berbasis digital.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

"Insentif-insentif yang nanti akan diberikan, selain untuk riset dan alih teknologi, juga untuk kegiatan tentang lingkungan. Itu semua akan dirumuskan," ujarnya.

Renard menambahkan Ganjar-Mahfud juga akan menyisir berbagai kebijakan fiskal yang selama ini telah diberikan. Menurutnya, setiap kebijakan yang ideal akan tetap dilanjutkan, sedangkan jika belum optimal bakal disempurnakan. (rig)

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu 2024, pajak dan politik, pakpol, pajak, kebijakan pajak, ganjar-mahfud, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:30 WIB
KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

Kanwil DJP Sumut Sita Serentak 22 Aset Milik WP senilai Rp673 Juta

Jum'at, 05 Juli 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

Jum'at, 05 Juli 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Fasilitas Pajak Masuk dalam Term and Condition Penawaran WK Migas