Dorong Masyarakat Bayar PBB Tepat Waktu, Pemkot Siapkan Hadiah
Ilustrasi.
KEDIRI, DDTCNews – Pemkot Kediri, Jawa Timur mulai mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2024 kepada wajib pajak.
Kepala BPPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana mengatakan SPPT PBB-P2 diterbitkan lebih awal agar wajib pajak segera melaksanakan kewajibannya sebelum jatuh tempo. Pemkot juga menyiapkan hadiah bagi wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya tepat waktu.
"Kami berharap sebelum jatuh tempo sudah lunas. Untuk itu, BPPKAD akan membuatkan program sebagai reward yang taat membayar wajib pajak," katanya, dikutip pada Selasa (27/2/2024).
Sugeng menuturkan BPPKAD telah mencetak SPPT sebanyak 96.185 lembar dengan ketetapan senilai Rp32,77 miliar. SPPT PBB-P2 ini didistribusikan melalui lurah dan ketua RT untuk kemudian disampaikan kepada wajib pajak.
Dia menjelaskan wajib pajak yang telah menerima SPPT dapat langsung membayarkan PBB-P2. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 di kota ini adalah 31 Agustus 2024.
Menurutnya, pembayaran PBB-P2 kini juga makin mudah karena dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti bank, marketplace, mobil keliling, serta kelurahan.
"Lewat itu akan dikenakan denda," ujarnya seperti dilansir klikwarta.com.
Sugeng menambahkan PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting bagi pemkot. Melalui uang pajak tersebut, lanjutnya, pemkot akan merealisasikan berbagai program pembangunan daerah. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP
Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data
Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
