Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Duh, Jelang Tutup Buku, Realisasi Anggaran PEN Baru 72,3%

A+
A-
0
A+
A-
0
Duh, Jelang Tutup Buku, Realisasi Anggaran PEN Baru 72,3%

Nasabah antre di Bank BRI Kantor Cabang Kendari Samratulangi, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/12/2020). Bank BRI Cabang Kendari dipenghujung 2020 mencatat realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kredit Modal Kerja mencapai Rp32,8 miliar. (ANTARA FOTO/Jojon/rwa)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 23 Desember 2020 senilai Rp502,71 triliun atau 72,3% dari total anggaran Rp695,2 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Nugraha mengatakan tren penyerapan anggaran PEN semakin baik pada pekan-pekan terakhir 2020. Menurutnya,v

"Realisasi program PEN menunjukkan akselerasi yang terus meningkat pada kuartal IV/2020 ini, telah mencapai Rp 184,3 triliun jika dibandingkan dengan realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp 318,48 triliun," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Kunta mengatakan dua klaster dalam penganggaran PEN telah mencatatkan realisasi lebih dari 90%, yakni klaster perlindungan sosial dan klaster dukungan UMKM.

Realisasi anggaran klaster perlindungan sosial mencapai Rp217,99 triliun atau 94,7% dari alokasi Rp230,21 triliun sedangkan klaster dukungan UMKM Rp107,93 triliun atau 92,8% dari pagu Rp116,31 triliun.

Selanjutnya, realisasi anggaran klaster dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda tercatat Rp59,77 triliun atau 88,1% dari pagu Rp67,86 triliun. Sementara realisasi klaster kesehatan baru Rp54,13 triliun atau 54,4% dari alokasi Rp99,5 triliun.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Pada klaster insentif dunia usaha, realisasi anggarannya tercatat Rp54,73 triliun atau 45,4% dari alokasi anggaran Rp120,61 triliun. Adapun pada klaster pembiayaan korporasi realisasinya Rp8,16 triliun atau 13,4% dari pagu Rp60,73 triliun.

Kunta menyebut beberapa program pada klaster perlindungan sosial yang telah mencapai realisasi 100% di antaranya program keluarga harapan (PKH) dan bantuan beras, kartu sembako dan bantuan tunai, bansos untuk warga Jabodetabek.

Kemudian bansos tunai non-Jabodetabek, bantuan subsidi gaji. Berbagai program perlindungan sosial tersebut telah menjangkau jutaan keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

"Pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran program PEN hingga akhir tahun 2020 untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional, juga guna penanganan Covid-19 bidang kesehatan," ujarnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PEN, realisasi anggaran PEN, Kementerian Keuangan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 18:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Terima Uang Tunai Pengganti Penyertaan Modal, Kena PPh?

Rabu, 03 Juli 2024 | 18:00 WIB
PENGAWASAN CUKAI

Bea Cukai Bakar 40 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilainya Rp48,5 Miliar

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama