Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Era Keterbukaan Informasi dan Babak Baru Perbaikan Kinerja Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Era Keterbukaan Informasi dan Babak Baru Perbaikan Kinerja Pajak

Kepala DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji saat berbicara dalam seminar AEoI di Kampus Universitas Kristen Petra Surabaya, Jumat (11/5). (Foto: DDTCNews)

SURABAYA, DDTCNews – Universitas Kristen Petra Surabaya menggelar seminar nasional bertajuk Embracing Changes Within Automatic Exchange of Information (AEoI) pada Jumat (11/5) pekan lalu. Saat ini, isu keterbukaan informasi ini menjadi penting dan menjadi perhatian kalangan wajib pajak.

Kepala DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji yang menjadi narasumber dalam seminar itu, mengatakan sejumlah negara atau yurisdiksi di dunia berkomitmen untuk menerapkan AEoI. Mengingat, program ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama dalam hal aktivitas menyembunyikan hartanya di luar negeri, seiring mendorong penerimaan pajak dari wajib pajak belum patuh.

Dalam konteks Indonesia, hal ini diatur dalam UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU No. 9 Tahun 2017).

Baca Juga: Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

“UU No. 9 Tahun 2017 mewajibkan nasabah lembaga keuangan untuk melaporkan data nasabahnya kepada Ditjen Pajak. Tak hanya berlaku di domestik, Ditjen Pajak pun bisa meminta data dan informasi nasabah yang sengaja menghindari pajak di Indonesia dengan menyembunyikan harta di luar negeri,” ungkapnya di Kampus Universitas Petra Surabaya.

Sebelumnya pemerintah telah menerapkan program tax amnesty sebagai sarana untuk menjembatani wajib pajak dalam menyambut AEoI. Terbukti dana repatriasi dan deklarasi luar negeri cukup besar dari beberapa yurisdiksi, termasuk yurisdiksi suaka pajak (tax havens).

Di samping itu, tingkat kepatuhan pajak Indonesia sejak 2013-2017 juga menjadi salah satu diberlakukannya program AEoI. Secara berurutan, rasio kepatuhan Indonesia 56,21% (2013), 59,12% (2014), 60,42% (2015), 63,15% (2016) dan 72,60% (2017). Akan tetapi, hal ini hanya mengacu pada kepatuhan secara formal saja.

Baca Juga: Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Lebih lanjut program AEoI pun menjadi upaya untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak yang kerap tidak mencapai target sejak 2009. Pada 2017, realisasi penerimaan pajak hanya berhasil mencapai Rp1.151,1 triliun atau 89,7% dari target yang dipatok Rp1.283,6 triliun.

Implementasi AEoI pun sudah diatur pemerintah agar tidak disalahgunakan, seperti halnya data nasabah yang diperoleh hanya diperuntukkan pada kepentingan perpajakan, jaminan keamanan dan kerahasiaan data nasabah, akses hanya diberikan kepada pejabat tertentu, serta adanya sanksi bagi pihak yang membocorkan

Saat ini, otoritas pajak masih mengolah data yang baru saja diterimanya dari lembaga jasa keuangan seiring dilakukan pengecekan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. (Amu)

Baca Juga: Kampus Ingin Bebas Pajak Impor Barang Litbang? Perlu Surat Rekomendasi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kampus, aeoi, universitas kristen petra surabaya

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Maret 2024 | 16:07 WIB
KANWIL DJP NUSRA

DJP Nusa Tenggara Teken Pembentukan Tax Center dengan UIN Mataram

Senin, 11 Maret 2024 | 14:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Mau Tanya Soal Pelaporan SPT? Klinik Pajak UI Buka Layanan Konsultasi

Rabu, 06 Maret 2024 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI dan DDTC Jalin Kerja Sama Pendidikan Pajak

Rabu, 06 Maret 2024 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Indonesia Masih Butuh Profesional Pajak Andal, Anak Muda Perlu Bersiap

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun