Hanya 3 Bulan, Pemkab Ciamis Beri Penghapusan Denda PBB-P2
Ilustrasi.
CIAMIS, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat kembali memberikan pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis Aef Saefuloh mengatakan program pemutihan denda diberikan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak. Melalui program ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
"Program penghapusan [denda] ini merupakan langkah pemerintah memperingan kewajiban masyarakat," katanya, dikutip pada Minggu (12/5/2024).
Aef mengatakan pemutihan denda PBB-P2 diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis 21/2024. Insentif ini berlaku pada 1 Mei hingga 31 Juli 2024.
Dia menjelaskan program pemutihan denda dapat dimanfaatkan oleh semua wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. Melalui program ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja.
Menurutnya, periode pemutihan denda juga menjadi momentum yang tepat untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2.
Aep berharap program pemutihan denda PBB-P2 ini ramai dimanfaatkan wajib pajak. Bapenda pun telah menerbitkan pengumuman bernomor 900.1.13.1/288/Bapenda.4.2024 untuk menyebarluaskan informasi mengnai pemutihan tersebut.
"Semoga dengan langkah ini bisa memicu masyarakat agar sadar pajak serta membantu mempercepat penagihan PBB-P2 di Ciamis," ujarnya dilansir galuh.id. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Pemprov Banten Pungut Pajak Alat Berat Mulai Bulan Depan
Ada Opsen, Pemkab Kudus Terbitkan Aturan Tarif Pajak Daerah Terbaru
Tingkatkan Setoran Pajak Air Tanah, Pemkot Sasar Tempat Cuci Kendaraan
Pakai Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh, Begini Ketentuan Terkait Omzetnya
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
