Hanya Turun Tipis, Defisit Transaksi Berjalan 2019 Capai 2,72% PDB

“Perbaikan neraca transaksi berjalan tersebut didukung oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami defisit,” demikian pernyataan BI dalam laporan terbarunya, Senin (10/2/2020).

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian impor beberapa komoditas tertentu yang diterapkan sejak akhir 2018 serta masih melemahnya permintaan sebagai dampak dari moderasi pertumbuhan ekonomi domestik mendorong turunnya impor migas dan nonmigas.

Kontraksi impor tersebut, sambung BI, tercatat lebih dalam dari kontraksi ekspor akibat perlambatan ekonomi global dan koreksi harga komoditas ekspor Indonesia. Selain itu, meningkatnya surplus neraca pendapatan sekunder turut memperbaiki kinerja transaksi berjalan.

Capaian CAD pada 2019 ini terjadi setelah CAD pada kuartal IV/2019 tercatat senilai US$8,1 miliar atau 2,84% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi CAD pada kuartal III/2019 senilai US$7,5 miliar.

Meningkatnya defisit pada kuartal IV/2019 tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya defisit neraca perdagangan migas, di tengah perbaikan kinerja neraca perdagangan nonmigas, neraca jasa, neraca pendapatan primer, dan neraca pendapatan sekunder.

Performa CAD ini membuat neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada 2019 tercatat surplus US$4,7 miliar, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami defisit US$7,1 miliar. Perkembangan tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan.

Ke depan, BI memperkirakan kinerja NPI tetap baik sehingga dapat menopang ketahanan sektor eksternal. Prospek NPI tersebut didukung defisit transaksi berjalan pada 2020 yang diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran 2,5%-3,0% PDB.

“Prospek aliran masuk modal asing diperkirakan juga tetap besar didorong persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga,” imbuh BI.

BI akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Otoritas moneter juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna meningkatkan ketahanan sektor eksternal, termasuk mendorong peningkatan penanaman modal asing (PMA). (kaw)