Impor Pakaian Bekas Dilarang, DJBC Gencarkan Penindakan

"Tentunya kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang alhamdulillah cukup solid. Kami akan selalu melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan lartas [larangan dan/atau pembatasan] yang ditetapkan Kementerian Perdagangan," katanya, dikutip pada Rabu (15/3/2023).

Sesuai dengan ketentuan pemasukan komoditas, lanjut Askolani, pemerintah melarang impor pakaian bekas. Impor hanya dibolehkan bagi barang tertentu yang ditetapkan lain dan dikecualikan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Melalui Permendag 51/2015 dan Permendag 18/2021 s.t.d.d Permendag 40/2022, pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang diimpor. Pelarangan dilakukan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, serta melindungi kesehatan dan keselamatan manusia.

Askolani menjelaskan DJBC telah memetakan titik risiko untuk memitigasi impor ballpress pakaian bekas. Titik yang diwaspadai, yaitu impor barang dari pesisir timur Pulau Sumatera seperti wilayah Batam, Kepulauan Riau.

Menurutnya, kapal pengangkut pakaian bekas impor biasanya mendarat di pelabuhan tidak resmi. Di sisi lain, DJBC juga akan tetap mewaspadai importasi ballpress pakaian bekas melalui pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Belawan.

Pada pelabuhan tersebut, biasanya importir menggunakan modus tidak mendeklarasikan barang atau menyisipkan pada barang lainnya.

"Tentunya menjadi kewaspadaan kami untuk melakukan penindakan dan juga risiko dari lintas batas yang menjadi titik pengawasan kita," ujar Askolani.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya meminta penindakan terhadap aktivitas thrifting pakaian bekas impor diperkuat.

Menurutnya, aktivitas thrifting pakaian bekas impor telah menimbulkan banyak dampak negatif seperti masalah lingkungan, kerugian pendapatan negara, serta melemahkan daya saing produk UKM. (rig)