'Jangan Berbuat Aniaya terhadap Rakyat Banyak'

Pemilik gerbang-gerbang pos, yang disewakan oleh Kasultanan Yogyakarta kepada kapitan China, juga tak peduli dengan mangsa ketiga yang menimpa sawah penggarap. Mereka cuma tahu, dan mau, pungutan dari para pedagang atau petani tak seret.

Surat-menyurat yang dilakukan Residen Yogyakarta pada rentang 1804-1826 mengungkap harga bahan pokok yang dijual di ibu kota Kasultanan bisa mencapai 2 kali lipat dari harga kulakan di Pasar Payaman, Kedu (sekarang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah).

Selisih harga terbesar disebabkan mahalnya bea/pajak gerbang pos dan sewa kuda untuk mengangkut dagangan. Keuntungan yang didapat seorang pedagang bisa cuma puluhan sen saja untuk setiap pikul beras.

Pemerintahan kolonial Belanda pun mengakui, keberadaan gerbang-gerbang tol di seluruh Jawa pada awal abad ke-19 cukup merugikan rakyat. Seorang petani Jawa bisa menunggu berjam-jam setiap kali lewat gerbang tol/pos untuk diperiksa dagangannya.

Tak jarang, bandar China menggertak dan mengancam pedagang atau petani untuk membayar tarif tinggi demi melewati gerbang pengecekan. "Ampun Tuan, keluarga saya miskin, Tuan!" begitu kira-kira pekik minta ampun pedagang saban lewat pos pemeriksaan. Tapi, tak mempan.

Jika menolak membayar bea/pajak gerbang tol, pedagang atau petani harus rela dagangannya disita.

Keresahan sosial yang berlarut di bawah moncong pemerintahan kolonial ini menyulut amarah pribumi. Petani diawasi ketat-ketat oleh suruhan penjaga gerbang tol agar pungutan bea/pajak tetap lancar. Bahkan, orang mengantar jenazah ke kuburan pun kena pajak.

Dari dalam keraton, ada pejabat pribumi yang berdiri sepihak dengan Belanda untuk mengaktivasi beragam jenis pungutan pajak. Selain pajak tol, ada pula pacumpleng, wilah-welit, pagendel, paniti, paletre, pakeplop, pangawang-awang, pagicar, dan lainnya.

Sampai-sampai muncul istilah 'pajak bokong'. Ke mana saja diri melangkah, ada saja pajak yang mengadang. Kondisi yang tidak adil ini lantas menyulut kekecewaan penduduk yang hidup di bawah bayang-bayang raja dan kompeni.

Rentetan masalah sosial dan ekonomi yang bermunculan di Tanah Jawa membuat rakyat mendambakan sosok Ratu Adil. Muaranya, muncullah Pangeran Diponegoro yang memimpin perlawanan terhadap kesemenamenaan penjajah. Sedari dini, cucu dari Sultan Hamengkubuwono II itu memang lebih kerasan hidup bersama rakyat ketimbang tinggal di dalam istana.

Beruntung, gerakan Pangeran Diponegoro didukung mayoritas pangeran di keraton. Pemuka agama dan 'preman' di desa-desa pun mendukung perlawanannya. Akhirnya, perang menjadi satu-satunya cara yang bisa diupayakan rakyat untuk melawan ketidakadilan, termasuk soal pemungutan pajak.

"Jangan berbuat aniaya terhadap rakyat banyak," begitu katanya dalam Babad Diponegoro.

Kecamuk Perang Jawa yang dahsyat membuat Belanda sempat memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajak tol/pos di seantero jalanan yang dikuasai kerajaan. Namun, langkah itu terlambat. Marahnya rakyat telanjur tumpah. Lebih dari 200.000 nyawa rakyat melayang akibat 5 tahun peperangan.

Perang Jawa, yang salah satunya dipicu oleh penolakan atas sistem pajak yang tidak adil, berbuntut pada ongkos mahal bagi kedua pihak: Belanda dan rakyat.

Berselang 2 abad ke sekarang, rupanya kita masih perlu belajar dari kisah-kisah masa lalu.

Pergolakan rakyat yang menolak membayar pajak pada 200 tahun silam disebabkan sistem pemungutan yang sepihak dan tidak transparan. Pajak yang disetor rakyat tidak jelas ujung pangkalnya. Pun entah ke mana juntrungannya.

Kini, transparansi menjadi kunci. Kalau dulu pajak ditarik semena-mena, sekarang sudah jelas peruntukannya. Agaknya pemerintah perlu lebih banyak menyebarkan pesan-pesan positif tentang pemanfaatan pajak. Tujuannya, agar konsep keadilan pajak tak sekadar dipaksakan, tapi benar-benar dirasakan. (sap)

Sumber:
1. Junisar, Hurri, Heri Priyatmoko, 2017. Jejak Pajak Indonesia Abad ke-7 Sampai 1966, Jakarta: Ditjen Pajak
2. Peter Carey, 2011. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (Jilid I), Jakarta: Gramedia