Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tidak perlu mengikuti jejak negara-negara Barat untuk bertransformasi menjadi negara maju.

Jokowi mengatakan bila suatu negara hanya mengikuti langkah negara Barat maka untuk selamanya negara tersebut akan berada di belakang negara-negara Barat dan tidak mampu menjadi negara maju.

"Kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan.Apalagi berangkatnya saja paling belakang, ya di belakang terus," ujar Jokowi, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang terbuka. Hanya saja, Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin pada 1950-an hingga 1960-an.

Jokowi mengatakan pada tahun-tahun tersebut negara Amerika Latin membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal. Namun, negara Amerika Latin tak mewajibkan para pemodal asing membangun kemitraan dengan pelaku usaha domestik.

"Kita ini terbuka. Silakan datang, berpartner dengan private sector, berpartner dengan BUMN sehingga jangan sampai kita ini ditinggal. Di Amerika Latin, mereka membuka investor sendirian, bertahun-tahun menikmati teknologi enggak ada transfernya," ujar Jokowi.

Baca Juga: Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Untuk melompat menjadi negara maju, Indonesia perlu membangun ekosistem manufaktur sesuai dengan kekayaan alam yang dimiliki. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki nikel, tembaga, bauksit, dan timah yang merupakan dasar untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Nikel itu reserve kita nomor 1, timah nomor 2, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7 dunia, punya semuanya untuk membangun ekosistem EV battery. Kita hanya kurang litium, enggak punya," ujar Jokowi.

Bila ekosistem baterai kendaraan listrik berhasil dibangun, Jokowi meyakini 60% baterai untuk kendaraan listrik di dunia akan dipasok oleh Indonesia dan akan terlihat dampaknya terhadap perekonomian pada 2026 hingga 2027.

Baca Juga: Salurkan Bantuan Pangan Beras, Jokowi Jamin Kualitasnya Premium

"Perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan, lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri karena industri otomotif ke depan, mobil listrik itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand. Inilah yang harus kita tangkap," kata Jokowi. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kendaraan dinas, mobil dinas, mobil listrik, Jokowi, Inpres 7/2022, baterai

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:35 WIB
KEANGGOTAAN OECD

Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia

Senin, 27 Mei 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pelayanan Publik, Ada Apa?

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Jum'at, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

berita pilihan

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara

Kamis, 04 Juli 2024 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KABUPATEN BREBES

Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen