Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin

A+
A-
1
A+
A-
1
Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin

Sejumlah peserta mengikuti pelatihan merajut di Pesona Square, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/10/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti pengusaha besar agar bisa meningkatkan kolaborasi bersama pelaku UMKM. Menurut presiden, kemitraan yang terjalin antara pelaku UMKM dan perusahaan skala besar bisa menjadi bantalan kuat bagi perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Merespons hal ini, pemerintah meluncurkan 'Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas'. Secara sederhana, gerakan ini merekatkan jalin kerja sama antara perusahaan skala besar dengan pelaku UMKM.

"Kita semua harus kompak karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga, perlu yang namanya Indonesia Incorporated, yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata," kata Jokowi, Senin (3/10/2022).

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Kemitraan strategis ini juga perlu dijalin antardaerah. Misalnya, perusahaan skala besar di ibu kota perlu menggandeng pelaku UMKM di daerah lain untuk diberi pembinaan atau akses pasar. Perusahaan juga diminta memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar kapasitas produksi dan pemasarannya lebih meningkat. Termasuk, mengajak pelaku UMKM masuk ke pasar digital.

"Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin," ujarnya.

Presiden mencontohkan pendampingan yang dilakukan terhadap petani jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak pada peningkatan produktivitas petani sekaligus dapat menekan impor jagung Indonesia. Impor jagung Indonesia yang sebelumnya mencapai 3,5 juta ton per tahun, dalam 7 tahun berturut turut semakin menurun hingga 800.000 ton per tahun karena petani jagung mendapat pendampingan.

Baca Juga: Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

"Biasanya 1 hektare itu hanya 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Cost produksi paling Rp1.800-Rp1.900, itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya, bisa Rp3.800 per kilogram. Untungnya sudah 100 persen. Ini jangan hanya di jagung saja," kata Jokowi.

Presiden mengakui, pemerintah tidak mungkin dapat melakukan pendampingan kepada semua pelaku UMKM, untuk itu diperlukan terobosan berupa kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

"Yang bisa dan cepat melakukan adalah kalau ada gerakan kemitraan seperti yang pagi hari ini akan kita mulai. Ada tadi madu, biasanya dimasukkan botol, dijual di pasar-pasar tapi dengan packaging yang bagus dan branding nama yang baik pasti harganya akan lipat dua atau tiga kali. Hal-hal yang sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan," ujarnya.

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

Presiden pun mengharapkan kemitraan ini akan dapat lebih menyambungkan antara kebutuhan pasar dengan produsen. Selain itu, ia juga berharap agar produk-produk yang dihasilkan tak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga dapat dibawa untuk pasar ekspor.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatangan sejumlah dokumen kerja sama untuk meningkatkan kemitraan dalam mendorong UMKM naik kelas. Dokumen tersebut adalah Kerja Sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kemitraan Multi Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Kerja Sama Fasilitasi Dalam Pengembangan UMKM; serta Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tentang Kemitraan Multi Pihak dalam Pemberdayaan Wirausaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. (sap)

Baca Juga: Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UMKM, pinjaman, marketplace, pendampingan, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEPPRES 21/2024

Jokowi Bentuk Satgas Untuk Berantas Judi Online, Begini Perinciannya

Jum'at, 14 Juni 2024 | 20:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan atas Pinjaman Tanpa Bunga

Jum'at, 14 Juni 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi El Nino, Jokowi Pasang 20.000 Pompa di Daerah Produsen Beras

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama