Kemenkeu Buka Opsi Revisi Aturan Bea Masuk Antidumping, Ini Alasannya

“Rakor ini dalam rangka untuk lebih konsisten dalam jalankan policy tapi di saat bersamaan memberikan lingkungan investasi baik di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani seusai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/3/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan kebijakan BMAD diperlukan untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dari barang impor yang dibanderol murah. Namun, dia tidak menutup mata kebijakan tersebut menambah biaya pelaku usaha yang masih membutuhkan komoditas terkena BMAD untuk kegiatan produksinya.

Instrumen fiskal, menurutnya, tengah disusun agar pelaku usaha dalam negeri tetap kompetitif meskipun masih membutuhkan impor barang yang terkena BMAD. Insentif melalui instrumen perpajakan menjadi solusi paling realistis untuk mengatasi dilema tersebut.

“Kemenkeu bersama Kemenko akan buat policy yang lebih kondusif bagi industri dalam negeri, sehingga beban perpajakan termasuk bea masuk atau PPN bisa diringankan karena tema besar presiden adalah investasi dan ekspor. Hasil rapat ini yang akan rekomendasikan treatment terhadap PMK mengenai tata cara BMAD itu," jelasnya.

Seperti diketahui dalam aturan terbaru, Kemenkeu menerapkan BMAD terhadap impor produk canai lantaian dari besi dan baja atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah (tinplate coil/sheet) melalui PMK 214/2018. Produsen baja asal China, Republik Korea dan Taiwan menjadi tiga negara yang terdampak kebijakan ini.

Tarif ekstra bea masuk tersebut berbeda-beda bagi ketiga negara tersebut. Produsan asal Negeri Tirai Bambu terkena tarif BMAD mulai dari 6,1% hingga 7,4%, Republik Korea terkena tarif 6,2%-7,9%, dan barang asal Taiwan dikenakan tarif sebesar 4,4%. (kaw)