Kemenperin Gencarkan Sosialisasi Insentif Pajak Vokasi dan Riset

“Kami sudah punya kebijakan memberikan insentif pajak kepada industri yang melakukan kegiatan vokasional. Dibantu Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan, kami menyosialisasikan insentif ini untuk mendorong penyerapan tenaga kerja," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (26/11/2020).

Eko mengatakan insentif supertax deduction untuk kegiatan vokasi dan litbang telah tertuang dalam PMK 128/2019 dan PMK 153/2020. Dengan PMK No. 128/2019, pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak yang memenuhi sejumlah ketentuan, seperti melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dan rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu.

Sementara pada PMK 153/2020 yang berlaku mulai 9 Oktober 2020, pemerintah menetapkan 11 fokus prioritas litbang yang bisa mendapatkan insentif pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia.

Menurut Eko, insentif pajak tersebut akan berdampak pada munculnya inovasi teknologi baru dan peningkatan kapasitas SDM sehingga sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas SDM juga akan mendorong kemunculan inovasi di sektor industri.

Eko menjelaskan Kemenperin juga memberikan pendampingan atau konsultasi kepada puluhan perusahaan yang berpotensi memperoleh supertax deduction. Dia berharap semakin banyak industri yang memanfaatkan insentif pajak tersebut agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Kami menyiapkan infrastrukturnya sehingga menghasilkan skill dan bisa menerapkan revolusi industri 4.0,” ujarnya. (kaw)